Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas  




Rabu 17 Oktober 2018

12:38 WIB

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas
@prfmnews

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas
PRFMNewsChannel

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat : Aparat Hukum Juga Harus Tegas
Jumat 12 Oktober 2018, 06:49 WIB

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas
Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas




Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang peran serta masyarakat dengan memberikan penghargaan dalam pencegahan, pengungkapan, dan pemberantasan korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi ke penegak hukum terkait dugaan korupsi akan memperoleh hadiah dalam bentuk piagam dan premi paling besar Rp200 juta.

Pengamat Politik Anggaran dari Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menilai peraturan baru tersebut bisa berdampak positif untuk pencegahan korupsi. Namun menurut Jajang perlu diingat jika partisipasi publik tidak cukup untuk mencegah adanya praktek korupsi. Dengan kata lain aparat penegak hukum pun harus ikut tegas.

"Kita menilai positif karena akan berdampak pada partisipasi masyarakat. Tapi kan pemerintah juga harus melihat masalah di internalnya khususnya pihak berwenang termasuk KPK," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Jajang menambahkan, saat ini pemerintah terkesan lamban dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus korupsi. Bahkan penanganan hanya terkesan mengambang tanpa ada penindakan nyata.

"Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat kadang-kadang sangat lamban sekali, Intinya masalah korupsi ini bisa hilang dan mungkin ini adalah salah satu upayanya. Kuncinya bukan dari partisipasi masyarakat dengan iming-iming uang saja, tapi harus ada kesadaran diri dari masyarakatnya juga," tuturnya. 

Seperti diketahui PP Nomor 43 Tahun 2018 itu merupakan pengganti dari PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

 

BERITA TERKAIT


Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas
 

BERITA PILIHAN


Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

 

BERITA LAINNYA

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Jelang Musim Hujan, Dona Safitri dan Jurig Cai Berkolaborasi
Rabu 17 Oktober 2018


Ini Tanggapan Dewan Soal Pembangunan Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018 Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas Atasi Banjir, Pemkot Bandung Bangun Dua Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018 Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas Sebuah Rumah di Jalan Elang Hangus Terbakar
Selasa 16 Oktober 2018 Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas Bupati Bandung Resmikan Jalan Cijagra-Bojongsari-Rancaoray
Selasa 16 Oktober 2018 Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK, Ini Tanggapan Wagub Jabar
Selasa 16 Oktober 2018 Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas Sekda Jabar Minta 16 Kabupaten/Kota Segera Ajukan RPJMD
Selasa 16 Oktober 2018 Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

 

 

BERITA TERKAIT

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat : Aparat Hukum Juga Harus Tegas
Jumat 12 Oktober 2018, 06:49 WIB

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas
Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas


Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang peran serta masyarakat dengan memberikan penghargaan dalam pencegahan, pengungkapan, dan pemberantasan korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 itu menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi ke penegak hukum terkait dugaan korupsi akan memperoleh hadiah dalam bentuk piagam dan premi paling besar Rp200 juta.

Pengamat Politik Anggaran dari Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menilai peraturan baru tersebut bisa berdampak positif untuk pencegahan korupsi. Namun menurut Jajang perlu diingat jika partisipasi publik tidak cukup untuk mencegah adanya praktek korupsi. Dengan kata lain aparat penegak hukum pun harus ikut tegas.

"Kita menilai positif karena akan berdampak pada partisipasi masyarakat. Tapi kan pemerintah juga harus melihat masalah di internalnya khususnya pihak berwenang termasuk KPK," ujarnya saat on air di PRFM, Kamis (11/10/2018). 

Jajang menambahkan, saat ini pemerintah terkesan lamban dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus korupsi. Bahkan penanganan hanya terkesan mengambang tanpa ada penindakan nyata.

"Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat kadang-kadang sangat lamban sekali, Intinya masalah korupsi ini bisa hilang dan mungkin ini adalah salah satu upayanya. Kuncinya bukan dari partisipasi masyarakat dengan iming-iming uang saja, tapi harus ada kesadaran diri dari masyarakatnya juga," tuturnya. 

Seperti diketahui PP Nomor 43 Tahun 2018 itu merupakan pengganti dari PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




 

BERITA LAINNYA



Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Ini Tanggapan Dewan Soal Pembangunan Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018
Kota Bandung


Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Atasi Banjir, Pemkot Bandung Bangun Dua Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018
Kota Bandung


Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Sebuah Rumah di Jalan Elang Hangus Terbakar
Selasa 16 Oktober 2018
Kota Bandung


Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Bupati Bandung Resmikan Jalan Cijagra-Bojongsari-Rancaoray
Selasa 16 Oktober 2018
Kabupaten Bandung


Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas

 

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Uang Rp200 Juta Untuk Pelapor Korupsi, Pengamat  : Aparat Hukum Juga Harus Tegas