RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru  




Kamis 17 Oktober 2019

01:15 WIB

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
@prfmnews

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
PRFMNewsChannel

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru




RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Istimewa/net

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.










 

BERITA TERKAIT


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
 

BERITA PILIHAN


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

BERITA LAINNYA

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019


PHRI Jabar Prediksi Kunjungan Wisman ke Bandung akan Meningkat pada 2021
Rabu 16 Oktober 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Polres Bandung Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kiangroke
Rabu 16 Oktober 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Heboh Crosshijaber, MUI Jabar: Tangkap dan Langsung Interogasi
Rabu 16 Oktober 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru Tambah Kekuatan Fisik, Persib Berlatih Dua Kali dalam Sehari
Rabu 16 Oktober 2019 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

 

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
Selasa 13 Agustus 2019, 17:36 WIB
NASIONAL

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Istimewa/net


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi  dengan tema  “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

“Sebut saja tadi dikatakan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari keterangan resmi DPR RI.

Sejatinya, lanjut Evita, kemanan dan ketahan siber tak hanya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja. Namun, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan. 

“Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Sejauh ini, Komisi I sebagai mitra dari BSSN belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” imbuhnya.






 

BERITA LAINNYA



RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019
Liga 1 2019


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019
polemik sekda kota bandung


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019
DPR RI