Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis  




Kamis 17 Oktober 2019

00:53 WIB

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
@prfmnews

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
PRFMNewsChannel

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Senin 16 September 2019, 19:47 WIB

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis




Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3) dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikatakannya saat berpidato mewakili Presiden dalam Sidang Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Perubahan Ketiga Atas UU MD3, Pemerintah menganggap bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, lebih efektif, dan akuntabel serta membutuhkan kedaulatan rakyat berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan sila ke-4 Pancasila," kata Tjahjo.

Tak hanya itu, perubahan dimaksudkan untuk penguatan lembaga perwakilan rakyat tersebut.

"Menjaga keseimbangan antara penguatan sistem pemerintahan presidensil dengan fungsi konstitusional dan perwakilan rakyat yang lebih demokratis," imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan DPR dalam proses pembahasan revisi UU MD3 tersebut, sehingga tercapai sebuah kesepakatan.

"Kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, yang telah bersama-sama melaksanakan proses pembahasan RUU MD3, dengan berbagai pandangan, masukan, saran yang konstruktif sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dalan perubahan ketiga atas UU MD3," ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi perwakilan Pemerintah dalam pembahasan Perubahan Ketiga Atas UU MD3. Hal itu ditegaskan dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-984/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/09/2019 tertanggal 6 September 2019 dan Surat Presiden RI yang ditujukan keada Ketua DPR RI dengan Nomor RI-41/Pres/09/2019 tertanggal 10 September 2019.










 

BERITA TERKAIT


Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
 

BERITA PILIHAN


Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

 

BERITA LAINNYA

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019


PHRI Jabar Prediksi Kunjungan Wisman ke Bandung akan Meningkat pada 2021
Rabu 16 Oktober 2019 Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis Polres Bandung Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kiangroke
Rabu 16 Oktober 2019 Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019 Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis Heboh Crosshijaber, MUI Jabar: Tangkap dan Langsung Interogasi
Rabu 16 Oktober 2019 Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019 Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis Tambah Kekuatan Fisik, Persib Berlatih Dua Kali dalam Sehari
Rabu 16 Oktober 2019 Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

 

 

BERITA TERKAIT

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Senin 16 September 2019, 19:47 WIB

Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis


Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3) dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikatakannya saat berpidato mewakili Presiden dalam Sidang Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Perubahan Ketiga Atas UU MD3, Pemerintah menganggap bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, lebih efektif, dan akuntabel serta membutuhkan kedaulatan rakyat berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan sila ke-4 Pancasila," kata Tjahjo.

Tak hanya itu, perubahan dimaksudkan untuk penguatan lembaga perwakilan rakyat tersebut.

"Menjaga keseimbangan antara penguatan sistem pemerintahan presidensil dengan fungsi konstitusional dan perwakilan rakyat yang lebih demokratis," imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan DPR dalam proses pembahasan revisi UU MD3 tersebut, sehingga tercapai sebuah kesepakatan.

"Kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, yang telah bersama-sama melaksanakan proses pembahasan RUU MD3, dengan berbagai pandangan, masukan, saran yang konstruktif sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dalan perubahan ketiga atas UU MD3," ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi perwakilan Pemerintah dalam pembahasan Perubahan Ketiga Atas UU MD3. Hal itu ditegaskan dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-984/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/09/2019 tertanggal 6 September 2019 dan Surat Presiden RI yang ditujukan keada Ketua DPR RI dengan Nomor RI-41/Pres/09/2019 tertanggal 10 September 2019.






 

BERITA LAINNYA



Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019
Liga 1 2019


Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019
polemik sekda kota bandung


Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019
DPR RI