Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat  




Kamis 17 Oktober 2019

01:08 WIB

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat
@prfmnews

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat
PRFMNewsChannel

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat
Selasa 08 Oktober 2019, 15:09 WIB
NASIONAL
Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat
Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat




Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Ilustrasi - Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta, menilai bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lambat dalam menarik peredaran obat asam lambung ranitidin. Apalagi, Singapura sudah lebih dulu melarang delapan jenis obat yang mengandung ranitidin.

"Dengan baru dihentikannya peredaran obat asam lambung ranitidin membuktikan bahwa negara tidak optimal hadir dalam melindungi konsumen dan mengawasi kesehatan masyarakat," ujarnya seperti dikutip Pikiran Rakyat, Selasa (8/10/2019).

Menurut Firman, dalam kasus tersebut, seharusnya pemerintah bertindak segera setelah negara lain menarik peredaran ranitidin. Ia mengatakan, sesuai sesuai amanat konstitusi, negara wajib hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

"Konsumen adalah kekuatan besar bagi suatu negara dalam membangun perekonomian. Negara yang tidak hadir dalam melindungi konsumen, ibarat menunggu bom waktu," tutur Firman.

Ia menyatakan, bukan kali ini saja negara tidak hadir dalam melindungi konsumen di Indonesia. Kondisi serupa terjadi pada kasus peredaran vaksin palsu yang baru terungkap setelah 13 tahun beredar.

"Begitu juga pada kasus albothil, mi Samyang, juga visotin DS," tuturnya.

Firman menilai, hal itu menjadi bukti bahwa negara tidak hadir dalam melindungi konsumen. Seharusnya, pemerintah memberikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen.

"Untuk obat-obatan, pemerintah harus melakukan pengawasan yang integral, intensif, dan terus-menerus," tutur Firman.

Seperti diketahui, pada Senin, 7 Oktober 2019 kemarin, BPOM menarik lima produk ranitidin yang terkontaminasi N-Nitrosodimethylamine (NDMA). Satu produk diperintahkan untuk ditarik dan empat produk lainnya ditarik sukarela oleh produsen.

Produk ranitidin yang diperintahkan penarikannya setelah terdeteksi mengandung NDMA adalah Ranitidine Cairan Injeksi 25 mg/mL. Pemegang izin edarnya adalah PT Phapros Tbk. 

Sementara itu, produk ranitidin terdeteksi NDMA yang ditarik sukarela adalah Zantac Cairan Injeksi 25 mg/mL dari PT Glaxo Wellcome Indonesia, Rinadin Sirup 75 mg/5mL dari PT Global Multi Pharmalab, serta Indoran Cairan Injeksi 25 mg/mL dan Ranitidine cairan injeksi 25 mg/ML dari PT Indofarma.

Ranitidin sebetulnya telah mendapatkan persetujuan dari BPOM untuk pengobatan gejala penyakit tukak lambung dan tukak usus sejak 1989. Pemberian izin tersebut didasari oleh kajian evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu.

Namun, pada 13 September 2019, BPOM Amerika Serikat (FDA) dan BPOM Eropa (EMA) mengeluarkan peringatan tentang adanya temuan cemaran NDMA dalam kadar rendah pada sampel produk yang mengandung bahan aktif ranitidin. NDMA merupakan turunan zat Nitrosamin yang dapat terbentuk secara alami.

Terkait cemaran NDMA, Health Sciences Authority (HSA) Singapura sudah lebih dulu menghentikan penjualan delapan merek obat asam lambung ranitidin. 

NDMA disinyalir sebagai sumber karsinogen atau zat penyebab kanker pada manusia. NDMA juga dikenal sebagai pencemar lingkungan yang kerap ditemukan dalam air dan makanan, termasuk daging, produk susu, serta sayuran.










 

BERITA TERKAIT


Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat
 

BERITA PILIHAN


Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

 

BERITA LAINNYA

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019


PHRI Jabar Prediksi Kunjungan Wisman ke Bandung akan Meningkat pada 2021
Rabu 16 Oktober 2019 Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat Polres Bandung Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kiangroke
Rabu 16 Oktober 2019 Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019 Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat Heboh Crosshijaber, MUI Jabar: Tangkap dan Langsung Interogasi
Rabu 16 Oktober 2019 Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019 Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat Tambah Kekuatan Fisik, Persib Berlatih Dua Kali dalam Sehari
Rabu 16 Oktober 2019 Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

 

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat
Selasa 08 Oktober 2019, 15:09 WIB
NASIONAL

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat
Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat


Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Ilustrasi - Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta, menilai bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lambat dalam menarik peredaran obat asam lambung ranitidin. Apalagi, Singapura sudah lebih dulu melarang delapan jenis obat yang mengandung ranitidin.

"Dengan baru dihentikannya peredaran obat asam lambung ranitidin membuktikan bahwa negara tidak optimal hadir dalam melindungi konsumen dan mengawasi kesehatan masyarakat," ujarnya seperti dikutip Pikiran Rakyat, Selasa (8/10/2019).

Menurut Firman, dalam kasus tersebut, seharusnya pemerintah bertindak segera setelah negara lain menarik peredaran ranitidin. Ia mengatakan, sesuai sesuai amanat konstitusi, negara wajib hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

"Konsumen adalah kekuatan besar bagi suatu negara dalam membangun perekonomian. Negara yang tidak hadir dalam melindungi konsumen, ibarat menunggu bom waktu," tutur Firman.

Ia menyatakan, bukan kali ini saja negara tidak hadir dalam melindungi konsumen di Indonesia. Kondisi serupa terjadi pada kasus peredaran vaksin palsu yang baru terungkap setelah 13 tahun beredar.

"Begitu juga pada kasus albothil, mi Samyang, juga visotin DS," tuturnya.

Firman menilai, hal itu menjadi bukti bahwa negara tidak hadir dalam melindungi konsumen. Seharusnya, pemerintah memberikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen.

"Untuk obat-obatan, pemerintah harus melakukan pengawasan yang integral, intensif, dan terus-menerus," tutur Firman.

Seperti diketahui, pada Senin, 7 Oktober 2019 kemarin, BPOM menarik lima produk ranitidin yang terkontaminasi N-Nitrosodimethylamine (NDMA). Satu produk diperintahkan untuk ditarik dan empat produk lainnya ditarik sukarela oleh produsen.

Produk ranitidin yang diperintahkan penarikannya setelah terdeteksi mengandung NDMA adalah Ranitidine Cairan Injeksi 25 mg/mL. Pemegang izin edarnya adalah PT Phapros Tbk. 

Sementara itu, produk ranitidin terdeteksi NDMA yang ditarik sukarela adalah Zantac Cairan Injeksi 25 mg/mL dari PT Glaxo Wellcome Indonesia, Rinadin Sirup 75 mg/5mL dari PT Global Multi Pharmalab, serta Indoran Cairan Injeksi 25 mg/mL dan Ranitidine cairan injeksi 25 mg/ML dari PT Indofarma.

Ranitidin sebetulnya telah mendapatkan persetujuan dari BPOM untuk pengobatan gejala penyakit tukak lambung dan tukak usus sejak 1989. Pemberian izin tersebut didasari oleh kajian evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu.

Namun, pada 13 September 2019, BPOM Amerika Serikat (FDA) dan BPOM Eropa (EMA) mengeluarkan peringatan tentang adanya temuan cemaran NDMA dalam kadar rendah pada sampel produk yang mengandung bahan aktif ranitidin. NDMA merupakan turunan zat Nitrosamin yang dapat terbentuk secara alami.

Terkait cemaran NDMA, Health Sciences Authority (HSA) Singapura sudah lebih dulu menghentikan penjualan delapan merek obat asam lambung ranitidin. 

NDMA disinyalir sebagai sumber karsinogen atau zat penyebab kanker pada manusia. NDMA juga dikenal sebagai pencemar lingkungan yang kerap ditemukan dalam air dan makanan, termasuk daging, produk susu, serta sayuran.






 

BERITA LAINNYA



Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019
Liga 1 2019


Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019
polemik sekda kota bandung


Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019
DPR RI