Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun  




Selasa 24 September 2019

00:27 WIB

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
@prfmnews

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
PRFMNewsChannel

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rabu 21 Agustus 2019, 22:01 WIB
DPR RI
Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun




Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Ilustrasi - PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai konsep awal mulai disusun pada pertemuan konsultasi regional. 

Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan sangat berkepentingan terlibat dalam penyusunan RPJMN ini.  

“Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini, memiliki nilai strategis yaitu keserasian rencana lima tahun ke depan antara pemerintah dengan Pemda. RPJMN merumuskan permasalahan, arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam keterangan resmi DPR RI, Rabu (21/8/2019).

Pertemuan konsultasi ini berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/8/2019) lalu. Pertemuan ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, para gubernur se-Kalimantan, dan para akademisi. 

RPJMN 2020-2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Dikatakan Hafisz, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Bersama, salah satunya pembangunan Kalimantan yang harus tetap bisa menjamin proses transformasi struktural nasional dengan tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan.

Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit.

Hingga saat ini, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI), antara daerah tertinggal dan daerah maju. 

Kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5 persen berasal dari KBI, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan KTI hingga saat ini masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan. Dalam hal ini peran pendanaan non APBN di Jawa-Bali harus didorong menjadi tulang punggung. Sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa-Bali,” jelas Hafisz.

Banyak hal penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti mitigasi bencana dan jangkauan pelayanan dasar antara wilayah di Kalimantan. 

Pemerintah diimbau mampu meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang menjadi layanan dasar dan krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia.

Hal ini sangat berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM (human capital) yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah serta mampu menaikkan GDP, serta perkapita income rakyat Indonesia.

Diharapakan, Indonesia dapat lepas dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi.

“Kami mengharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat agar keadilan sosial dapat tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Hafisz.










 

BERITA TERKAIT


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
 

BERITA PILIHAN


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

 

BERITA LAINNYA

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019


Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun Soal RUU KUHP, DPR: Tidak Diputuskan Besok, Masih Ada 3 Kali Paripurna
Senin 23 September 2019 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun Mahasiswa Bandung Gelar Demonstrasi Tolak Revisi RKHUP dan Revisi RUU KPK
Senin 23 September 2019 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

 

 

BERITA TERKAIT


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Revisi UU PPP
Jumat 30 Agustus 2019, 16:31 WIB Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Daftar Anggota DPR RI Asal Jabar Periode 2019-2024
Minggu 01 September 2019, 17:00 WIB Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019
Selasa 03 September 2019, 14:51 WIB Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Subsisi Elpiji 3 Kg Harus Tepat Sasaran
Rabu 04 September 2019, 16:08 WIB

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rabu 21 Agustus 2019, 22:01 WIB
DPR RI

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Ilustrasi - PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai konsep awal mulai disusun pada pertemuan konsultasi regional. 

Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan sangat berkepentingan terlibat dalam penyusunan RPJMN ini.  

“Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini, memiliki nilai strategis yaitu keserasian rencana lima tahun ke depan antara pemerintah dengan Pemda. RPJMN merumuskan permasalahan, arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam keterangan resmi DPR RI, Rabu (21/8/2019).

Pertemuan konsultasi ini berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/8/2019) lalu. Pertemuan ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, para gubernur se-Kalimantan, dan para akademisi. 

RPJMN 2020-2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Dikatakan Hafisz, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Bersama, salah satunya pembangunan Kalimantan yang harus tetap bisa menjamin proses transformasi struktural nasional dengan tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan.

Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit.

Hingga saat ini, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI), antara daerah tertinggal dan daerah maju. 

Kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5 persen berasal dari KBI, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan KTI hingga saat ini masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan. Dalam hal ini peran pendanaan non APBN di Jawa-Bali harus didorong menjadi tulang punggung. Sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa-Bali,” jelas Hafisz.

Banyak hal penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti mitigasi bencana dan jangkauan pelayanan dasar antara wilayah di Kalimantan. 

Pemerintah diimbau mampu meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang menjadi layanan dasar dan krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia.

Hal ini sangat berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM (human capital) yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah serta mampu menaikkan GDP, serta perkapita income rakyat Indonesia.

Diharapakan, Indonesia dapat lepas dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi.

“Kami mengharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat agar keadilan sosial dapat tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Hafisz.






 

BERITA LAINNYA



Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019
Kota Bandung


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019
Liga 1 2019


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019
Karhutla Sumatera dan Kalimantan


Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun

Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP