Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang  




Selasa 24 September 2019

00:26 WIB

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang
@prfmnews

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang
PRFMNewsChannel

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang
Jumat 02 Agustus 2019, 15:49 WIB
NASIONAL
Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang
Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang




Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Ilustrasi - Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pilkada. 

Herman menyatakan, usulan Perppu tersebut harus merujuk kepada Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, pembahasan ini memerlukan waktu, baik inisiatif pemerintah maupun membicarakan pembahasannya di DPR RI.

“Karena kalau kemudian pembahasan itu harus menuju kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini juga butuh waktu,  baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR,” jelasnya dalam keterangan resmi DPR RI, Jumat (2/8/2019).

Herman mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 mendatang. Asalkan, kata politisi Partai Demokrat itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait hal itu berdasarkan usulan yang diterima KPU serta menunggu tanggapan dari DPR RI, serta selama urgensi yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan KPU bisa saja untuk menentukan apapun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan peraturan KPU itu kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu melihat terhadap urgensinya apa yang diusulkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan,” lanjut legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, peraturan KPU yang bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi, namun dalam penyusunan revisi undang-undangnya dilakukan di periode yang akan datang. 

“Oleh karena itu saya kira kalau memang peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal Perppu dan kalaupun akan menyusun UU revisinya tentu ini  bisa di periode yang akan datang,” tandas Herman. 










 

BERITA TERKAIT


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang
 

BERITA PILIHAN


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

 

BERITA LAINNYA

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019


Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019 Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019 Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019 Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019 Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang Mahasiswa Bandung Gelar Demonstrasi Tolak Revisi RKHUP dan Revisi RUU KPK
Senin 23 September 2019 Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang Mall Pelayanan Publik di Kota Bandung Mendesak
Senin 23 September 2019 Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

 

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang
Jumat 02 Agustus 2019, 15:49 WIB
NASIONAL

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang
Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Ilustrasi - Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pilkada. 

Herman menyatakan, usulan Perppu tersebut harus merujuk kepada Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, pembahasan ini memerlukan waktu, baik inisiatif pemerintah maupun membicarakan pembahasannya di DPR RI.

“Karena kalau kemudian pembahasan itu harus menuju kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini juga butuh waktu,  baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR,” jelasnya dalam keterangan resmi DPR RI, Jumat (2/8/2019).

Herman mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 mendatang. Asalkan, kata politisi Partai Demokrat itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait hal itu berdasarkan usulan yang diterima KPU serta menunggu tanggapan dari DPR RI, serta selama urgensi yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan KPU bisa saja untuk menentukan apapun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan peraturan KPU itu kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu melihat terhadap urgensinya apa yang diusulkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan,” lanjut legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, peraturan KPU yang bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi, namun dalam penyusunan revisi undang-undangnya dilakukan di periode yang akan datang. 

“Oleh karena itu saya kira kalau memang peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal Perppu dan kalaupun akan menyusun UU revisinya tentu ini  bisa di periode yang akan datang,” tandas Herman. 






 

BERITA LAINNYA



Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019
Kota Bandung


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019
Liga 1 2019


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019
Karhutla Sumatera dan Kalimantan


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP


Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk Pada Undang-Undang

Mahasiswa Bandung Gelar Demonstrasi Tolak Revisi RKHUP dan Revisi RUU KPK
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP