Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat  




Selasa 17 September 2019

03:12 WIB

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat
@prfmnews

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat
PRFMNewsChannel

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat
Senin 19 Agustus 2019, 22:06 WIB
Jawa Barat
Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat
Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat




Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

Foto: Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya. (dok)

BANDUNG, (PRFM) - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya mengemukakan rencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengatakan, hak interplasi merupakan hak DPRD manakala melihat situasi yang perlu dipertanyakan secara resmi kepada gubernur. 

Pengajuan hak interplasi kepada gubernur itu mencuat karena ada beberapa program kerja gubernur yang dinilai tanpa melalui proses perencanaan yang mumpuni. Misal, terkait adanya bantuan keuangan untuk pembangunan fisik di kabupaten/kota tanpa disertai Detail Enginering Design (DED).

"Kenapa ada bantuan keuangan ke kota/kabupaten untuk sebuah pembangunan fisik, tapi tidak ada DED. Harusnya kan ada FS (Feasibility Study), DED baru ada bantuan keuangan. Ini harus dijawab secara resmi," kata Asep saat On Air di Radio PRFM 107.5 PRFM News Channel, Senin (19/8). 

Menurutnya, ada beberapa program di kabupaten/kota yang mengalami kondisi tersebut. Jika terjadi kondisi tidak direalisasikan, atau anggaran program tidak mampu diserap kata dia, maka akan jadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan). 

"Satu sisi warga kesulitan mengakses anggaran Provinsi jawa Barat, satu lain banyak anggaran yang justru tidak terserap karena modul atau cara melaksanakan program yang menurunkan keuangan ke kabupaten/kota, tanpa ada dokumen perencanaan awal," kata dia. 

Pengajuan hak interplasi kepada gubernur kata dia, bukan untuk menimbulkan bola panas. Tapi, untuk kebaikan Jawa Barat. 










 

BERITA TERKAIT


Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat
 

BERITA PILIHAN


Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

 

BERITA LAINNYA

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019


KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019 Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019 Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Senin 16 September 2019 Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun
Senin 16 September 2019 Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat Terima Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Ini Kata Kepala Dishub Kota Bandung
Senin 16 September 2019 Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat Pengerjaan Flyover Jalan Jakarta-Supratman, Lajur Jalan Jakarta Jadi Menyempit
Senin 16 September 2019 Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

 

 

BERITA TERKAIT


Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Update Kondisi Pengungsi Banjir Bandang
Jumat 23 September 2016, 18:35 WIB Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Menjadi Provinsi Terbaik, Aher Bersyukur
Jumat 23 September 2016, 19:29 WIB Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Banjir Hari Kelima, Pengungsi Mulai Terserang Sakit
Sabtu 24 September 2016, 17:09 WIB Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Menteri BUMN : Jalur KA Bandung-Ciwidey Bakal Aktif Lagi
Minggu 25 September 2016, 23:16 WIB

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat
Senin 19 Agustus 2019, 22:06 WIB
Jawa Barat

Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat
Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat


Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


Foto: Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya. (dok)

BANDUNG, (PRFM) - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya mengemukakan rencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengatakan, hak interplasi merupakan hak DPRD manakala melihat situasi yang perlu dipertanyakan secara resmi kepada gubernur. 

Pengajuan hak interplasi kepada gubernur itu mencuat karena ada beberapa program kerja gubernur yang dinilai tanpa melalui proses perencanaan yang mumpuni. Misal, terkait adanya bantuan keuangan untuk pembangunan fisik di kabupaten/kota tanpa disertai Detail Enginering Design (DED).

"Kenapa ada bantuan keuangan ke kota/kabupaten untuk sebuah pembangunan fisik, tapi tidak ada DED. Harusnya kan ada FS (Feasibility Study), DED baru ada bantuan keuangan. Ini harus dijawab secara resmi," kata Asep saat On Air di Radio PRFM 107.5 PRFM News Channel, Senin (19/8). 

Menurutnya, ada beberapa program di kabupaten/kota yang mengalami kondisi tersebut. Jika terjadi kondisi tidak direalisasikan, atau anggaran program tidak mampu diserap kata dia, maka akan jadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan). 

"Satu sisi warga kesulitan mengakses anggaran Provinsi jawa Barat, satu lain banyak anggaran yang justru tidak terserap karena modul atau cara melaksanakan program yang menurunkan keuangan ke kabupaten/kota, tanpa ada dokumen perencanaan awal," kata dia. 

Pengajuan hak interplasi kepada gubernur kata dia, bukan untuk menimbulkan bola panas. Tapi, untuk kebaikan Jawa Barat. 






 

BERITA LAINNYA



Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019
PERSIB


Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau


Pengajuan Hak Interplasi Kepada Gubernur adalah Untuk Kemajuan Jawa Barat

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau