Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar  




Minggu 24 Maret 2019

19:54 WIB

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar
@prfmnews

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar
PRFMNewsChannel

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar
Jumat 15 Maret 2019, 18:46 WIB

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar
Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar




Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Humas Pemkot Bandung

Foto: Pemerintah Kota Bandung menggandeng aplikasi transportasi online Grab untuk uji coba sistem carpooling di Kota Bandung. Program yang diberi nama Grab to Work ini diluncurkan Jumat (8/3/2019). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.


BANDUNG, (PRFM) - Program angkutan bersama atau car-pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab – salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. 

Hal ini disampaikan oleh Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf, yang juga Mantan Ketua Komisioner KPPU Periode 2015-2018. 

“Secara umum, tujuan program carpooling ini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat,” kata Syarkawi Rauf dalam siaran persnya, Jumat, 15 Maret 2019.

Syarkawi menambahkan, kebijakan Pemkot Bandung yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsip perundangan anti monopoli. Kebijakan ini juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada salah satu operator tertentu.

Seharusnya, ungkap Syarkawi, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Syarkawi menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan ini karena rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia. 

Lebih jauh, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan Pasal 3 UU 5 tahun 1999 sebagai berikut: 

(1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

(2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 

(3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan, 

(4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” tegas Syarkawi.

Mantan ketua KPPU 2015-2018 juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition compliance yang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat. 

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi.



Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

 

BERITA TERKAIT


Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar
 

BERITA PILIHAN


Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

 

BERITA LAINNYA

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Ada 29 Ribu Pesantren, Presiden Harap RUU Pesantren Segera Selesai
Minggu 24 Maret 2019


Fabiano Akan Mudah Berkomunikasi dengan Pemain Lain
Minggu 24 Maret 2019 Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar Fabiano Dinilai Dapat Bermain Apik Diusia yang Tak Muda Lagi
Minggu 24 Maret 2019 Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar Fabiano Datang, Persib Belum Hentikan Perburuan Pemain
Minggu 24 Maret 2019 Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar Setiap Harinya 20 Orang Indonesia Meninggal Akibat Kanker
Sabtu 23 Maret 2019 Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar Warga Heran Pemkot Tak Juga Angkat Lurah Batununggal
Sabtu 23 Maret 2019 Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar Done! Fabiano Beltrame Resmi Berseragam Persib
Sabtu 23 Maret 2019 Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

 

 

BERITA TERKAIT

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar
Jumat 15 Maret 2019, 18:46 WIB

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar
Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar


Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Humas Pemkot Bandung


Foto: Pemerintah Kota Bandung menggandeng aplikasi transportasi online Grab untuk uji coba sistem carpooling di Kota Bandung. Program yang diberi nama Grab to Work ini diluncurkan Jumat (8/3/2019). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.


BANDUNG, (PRFM) - Program angkutan bersama atau car-pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab – salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. 

Hal ini disampaikan oleh Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf, yang juga Mantan Ketua Komisioner KPPU Periode 2015-2018. 

“Secara umum, tujuan program carpooling ini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat,” kata Syarkawi Rauf dalam siaran persnya, Jumat, 15 Maret 2019.

Syarkawi menambahkan, kebijakan Pemkot Bandung yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsip perundangan anti monopoli. Kebijakan ini juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada salah satu operator tertentu.

Seharusnya, ungkap Syarkawi, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Syarkawi menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan ini karena rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia. 

Lebih jauh, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan Pasal 3 UU 5 tahun 1999 sebagai berikut: 

(1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

(2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 

(3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan, 

(4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” tegas Syarkawi.

Mantan ketua KPPU 2015-2018 juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition compliance yang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat. 

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi.



 

BERITA LAINNYA



Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar

 

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pendiri ICPA Nilai Praktek Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Melanggar