Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua  




Senin 27 Januari 2020

01:39 WIB

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
@prfmnews

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
PRFMNewsChannel

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
Senin 09 September 2019, 13:42 WIB
Damailah Papua
Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua




Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menyelesaikan permasalah di Papua. Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati. 

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa, setelah beberapa waktu lalu sempat terlukai hati dan harga dirinya.

Demikian diungkapkan Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi pembicara pada diskusi "Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua", di Jakarta, Jumat (6/9/2019). 

Adapun pembicara lain pada diskusi tersebut yaitu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Staf Khusus Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Yorrys Raweyai, dan Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Romo Benny Susetyo serta Farid Husain.

"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dialog tersebut menyertakan 7 wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago. Masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat. Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," ujar Bambang seperti dikutip keterangan resmi DPR RI, Senin (9/9/2019).

Legislator Dapil Jawa Tegah VII ini menambahkan, dalam jangka menengah perlu ada affirmative action menempatkan putra-putri Papua yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian/lembaga negara. Begitu juga dalam seleksi TNI/Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira. 

"Sehingga semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," tambah Bambang.

Tak hanya itu, Bambang menilai, setelah beroperasi lebih dari 52 tahun dan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport, maka sudah waktunya memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua menjabat posisi Direktur di PT. Freeport Indonesia. 

Begitupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua menunjukan kebolehannya. 

Berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua seharusnya juga diwajibkan mempekerjakan masyarakat Papua. Setidaknya, 80 persen pekerja dari Papua dan 20 persen dari luar wilayah Papua. 

"Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan. Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua. Maka sudah selayaknya masyarakat Papua yang harus menikmati hasil tambah keekonomiannya," pungkas Bambang.

Solusi jangka panjang, pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) juga perlu disempurnakan dan diperkuat sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

Diketahui, dana Otsus yang digelontorkan hingga tahun 2019 mencapai Rp 115 triliun, belum memperlihatkan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Papua. Ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 60,06 di posisi terendah nasional, dan Provinsi Papua Barat 63,74 menempati posisi terendah kedua dibandingkan angka nasional sebesar 71,39.










 

BERITA TERKAIT


Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
 

BERITA PILIHAN


Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

 

BERITA LAINNYA

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

Akibat Rem Mendadak, Empat Mobil Terlibat Tabrakan Beruntun di Flyover Kircon
Minggu 26 Januari 2020


Kakek Penjual Kopi di Ciwidey Ditemukan Tak Bernyawa di Kiosnya
Minggu 26 Januari 2020 Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua Banjir di Kabupaten Bandung Meluas, Warga Terdampak Jadi 60.055 Jiwa
Minggu 26 Januari 2020 Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua Minimalisir Penyebaran Virus Corona, Kemenlu Terbitkan Travel Advice Ke Tiongkok
Minggu 26 Januari 2020 Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua Tega! Bayi Perempuan di Tasikmalaya Diduga Jadi Korban Pencabulan Kerabat
Minggu 26 Januari 2020 Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua Dewan Tuding Proyek KCIC dan Tol Cisumdawu Penyebab Banjir Rancaekek Kian Parah
Minggu 26 Januari 2020 Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua PSSI Sahkan Perubahan Nama Blitar Bandung United Jadi Bandung United
Minggu 26 Januari 2020 Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

 

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
Senin 09 September 2019, 13:42 WIB
Damailah Papua

Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua


Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menyelesaikan permasalah di Papua. Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati. 

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa, setelah beberapa waktu lalu sempat terlukai hati dan harga dirinya.

Demikian diungkapkan Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi pembicara pada diskusi "Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua", di Jakarta, Jumat (6/9/2019). 

Adapun pembicara lain pada diskusi tersebut yaitu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Staf Khusus Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Yorrys Raweyai, dan Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Romo Benny Susetyo serta Farid Husain.

"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dialog tersebut menyertakan 7 wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago. Masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat. Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," ujar Bambang seperti dikutip keterangan resmi DPR RI, Senin (9/9/2019).

Legislator Dapil Jawa Tegah VII ini menambahkan, dalam jangka menengah perlu ada affirmative action menempatkan putra-putri Papua yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian/lembaga negara. Begitu juga dalam seleksi TNI/Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira. 

"Sehingga semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," tambah Bambang.

Tak hanya itu, Bambang menilai, setelah beroperasi lebih dari 52 tahun dan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport, maka sudah waktunya memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua menjabat posisi Direktur di PT. Freeport Indonesia. 

Begitupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua menunjukan kebolehannya. 

Berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua seharusnya juga diwajibkan mempekerjakan masyarakat Papua. Setidaknya, 80 persen pekerja dari Papua dan 20 persen dari luar wilayah Papua. 

"Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan. Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua. Maka sudah selayaknya masyarakat Papua yang harus menikmati hasil tambah keekonomiannya," pungkas Bambang.

Solusi jangka panjang, pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) juga perlu disempurnakan dan diperkuat sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

Diketahui, dana Otsus yang digelontorkan hingga tahun 2019 mencapai Rp 115 triliun, belum memperlihatkan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Papua. Ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 60,06 di posisi terendah nasional, dan Provinsi Papua Barat 63,74 menempati posisi terendah kedua dibandingkan angka nasional sebesar 71,39.






 

BERITA LAINNYA



Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

Kakek Penjual Kopi di Ciwidey Ditemukan Tak Bernyawa di Kiosnya
Minggu 26 Januari 2020
Berita 26 Januari 2020


Pendekatan dari Hati, Solusi Permasalahan Papua

Banjir di Kabupaten Bandung Meluas, Warga Terdampak Jadi 60.055 Jiwa
Minggu 26 Januari 2020
Banjir Kabupaten Bandung 2020