Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga  




Selasa 17 September 2019

03:38 WIB

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga
@prfmnews

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga
PRFMNewsChannel

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga
Selasa 20 Agustus 2019, 08:12 WIB
Pemekaran Wilayah Jawa Barat
Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga
Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga




Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : Akun twitter @rentcar_bdg1

Foto : Antrean helm warga yang akan mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Warga menggunakan helm sebagai saran antre.

BANDUNG, (PRFM) - Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menilai jika pembentukan daerah otonomi daerah baru di Jawa Barat merupakan hal yang tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, DPW PKB pada Kamis, 15 Agustus 2019 kemarin melakukan pertemuan dengan pimpinan partai lain guna membicarakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi bari (DOB).

"Hasil kajian menyatakan dari beberapa perguruan tinggi kebutuhan di Jawa Barat itu semestinya harus menjadi 40 kabupaten/kota dari yang sekarang 27 kabpaten/kota," ucap Huda saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Senin (19/8/2019).

Disebutkan Huda, dari kekurangan 13 kabupaten/kota, setidaknya sudah ada 6 DOB yang sudah mengajukan pemekaran ke pemerintah pusat.

"Itu mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut, terus Bogor, Indramayu dan lainnya. Dan kita ingin moratorium ini khusus Jawa Barat ini ada pengecualian dan semua pimpinan partai politik yang kemarin hadir terutama yang 9 partai politik yang lolos parlemen threshold mensepakati pemerintah pusat mengkhususkan Jawa Barat," jelasnya.

Pembentukan DOB, kata Huda, merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, negara harus hadir kepada warga. Sehingga melalui pembentukan DOB di Jawa Barat, maka pelayanan publik di Jawa Barat kian dekat kepada warga.

Selain itu, melalui DOB, diharapkan angka kemiskinan di Jawa Barat pun berkurang.

"Pemekaran wilayah ini betul-betul pimpinan daerah ini mendedikasikan untuk mendekatkan pelayanan publik," tukasnya.










 

BERITA TERKAIT


Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga
 

BERITA PILIHAN


Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

 

BERITA LAINNYA

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019


KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019 Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019 Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Senin 16 September 2019 Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun
Senin 16 September 2019 Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga Terima Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Ini Kata Kepala Dishub Kota Bandung
Senin 16 September 2019 Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga Pengerjaan Flyover Jalan Jakarta-Supratman, Lajur Jalan Jakarta Jadi Menyempit
Senin 16 September 2019 Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

 

 

BERITA TERKAIT


Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Wilayah Sangat Mendesak di Jawa Barat
Selasa 20 Agustus 2019, 07:57 WIB Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Selasa 20 Agustus 2019, 08:58 WIB Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pembentukan DOB Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Selasa 20 Agustus 2019, 17:49 WIB Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Daerah Harus Perhatikan Potensi PAD DOB
Selasa 20 Agustus 2019, 10:11 WIB

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga
Selasa 20 Agustus 2019, 08:12 WIB
Pemekaran Wilayah Jawa Barat

Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga
Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga


Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : Akun twitter @rentcar_bdg1


Foto : Antrean helm warga yang akan mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Warga menggunakan helm sebagai saran antre.

BANDUNG, (PRFM) - Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menilai jika pembentukan daerah otonomi daerah baru di Jawa Barat merupakan hal yang tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, DPW PKB pada Kamis, 15 Agustus 2019 kemarin melakukan pertemuan dengan pimpinan partai lain guna membicarakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi bari (DOB).

"Hasil kajian menyatakan dari beberapa perguruan tinggi kebutuhan di Jawa Barat itu semestinya harus menjadi 40 kabupaten/kota dari yang sekarang 27 kabpaten/kota," ucap Huda saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Senin (19/8/2019).

Disebutkan Huda, dari kekurangan 13 kabupaten/kota, setidaknya sudah ada 6 DOB yang sudah mengajukan pemekaran ke pemerintah pusat.

"Itu mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut, terus Bogor, Indramayu dan lainnya. Dan kita ingin moratorium ini khusus Jawa Barat ini ada pengecualian dan semua pimpinan partai politik yang kemarin hadir terutama yang 9 partai politik yang lolos parlemen threshold mensepakati pemerintah pusat mengkhususkan Jawa Barat," jelasnya.

Pembentukan DOB, kata Huda, merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, negara harus hadir kepada warga. Sehingga melalui pembentukan DOB di Jawa Barat, maka pelayanan publik di Jawa Barat kian dekat kepada warga.

Selain itu, melalui DOB, diharapkan angka kemiskinan di Jawa Barat pun berkurang.

"Pemekaran wilayah ini betul-betul pimpinan daerah ini mendedikasikan untuk mendekatkan pelayanan publik," tukasnya.






 

BERITA LAINNYA



Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019
PERSIB


Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau


Pemekaran Wilayah Dekatkan Pelayanan Publik kepada Warga

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau