Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat  




Kamis 23 Januari 2020

21:50 WIB

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
@prfmnews

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
PRFMNewsChannel

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Selasa 20 Agustus 2019, 08:58 WIB
Pemekaran Wilayah Jawa Barat
Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat




Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : Humas Pemprov Jabar

Foto : Acara Ess-Dua Discussion Club (EDC) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/8/19).

BANDUNG,(PRFM) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemekaran desa menjadi salah satu solusi atas dimoratoriumnya usulan beberapa DOB (Daerah Otonomi Baru) tingkat dua di Jabar oleh pemerintah pusat.

Menurut Emil, pemekaran desa dapat membuat pelayanan publik efektif dan efisien. Apalagi, atensi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar tertuju pada pembangunan desa.

"Rakyat pasti ingin jalan mulus, ngurus KTP cepat mereka tidak begitu peduli apa nama daerahnya, yang penting menyentuh langsung kepada rakyat, maka solusinya menurut saya pemekaran desa," kata Emil dalam acara Ess-Dua Discussion Club (EDC) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/8/19).

"Kalau bisa desa di Jabar jumlahnya 10 ribu. Apa yang terjadi? Satu desa dapat bantuan yang lebih besar dan masyarakat desa akan merasakan manfaat yang lebih besar juga," lanjutnya.

Emil menjelaskan, alasan moratorium DOB oleh Kemendagri karena mayoritas daerah tingkat dua yang dimekarkan tidak begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Jabar yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa dan hanya memiliki 27 daerah tingkat dua, perlu dimekarkan. Idealnya, Jabar memiliki 40 daerah tingkat dua.

"Coba lihat DAU nya Jawa Timur lebih besar lebih besar dari kita Rp15 triliun, padahal jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar. Namun, daerah tingkat dua Jatim lebih banyak, karena DAU itu berbanding lurus dengan jumlah daerah bukan penduduk," kata Emil.

Untuk itu, lanjut Emil, harus ada satu fundamental yang harus diperjuangkan yaitu keadilan fiskal. "Seharusnya DAU berbanding lurus dengan jumlah penduduk," ucapnya.

Dalam acara ESD yang dikemas secara talkshow ini menghadirkan seluruh pejabat eselon dua Pemdaprov Jabar, di antaranya Asisten Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Biro. 

Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja sama Pemdaprov Jabar, Dani Ramdan, acara tersebut bertujuan untuk membahas isu-isu hangat di Jabar, mencari solusinya, dan menyamakan persepsi.

"Acara ini lahir dari spontanitas di WA grup eselon dua dan ditanggapi positif maka lahirlah gagasan acara yang diberi nama Eselon Dua Discussion Club," kata Dani.

ESD sendiri akan rutin dilakukan dengan menghadirkan narasumber dan tema yang berbeda. Menurut Dani, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin.

"Tahu bulat lima ratusan, rasanya gurih digoreng dadakan, Jabar juara akan terwujudkan, karena eselon duanya sigap menjawab tantangan," tutupnya.










 

BERITA TERKAIT


Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
 

BERITA PILIHAN


Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

 

BERITA LAINNYA

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Soal Pemangkasan Eselon III dan IV, Sekda Kota Bandung Minta SKPD Lakukan Kajian
Kamis 23 Januari 2020


Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat INFO PENEMUAN: Mengaku dari Kopo, Balita Ini Diamankan di Bandung Kulon
Kamis 23 Januari 2020 Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat Soal Dugaan Pungli, Kepsek SMPN 44 Bandung Akan Telusuri
Kamis 23 Januari 2020 Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

 

 

BERITA TERKAIT


Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pemekaran Wilayah Sangat Mendesak di Jawa Barat
Selasa 20 Agustus 2019, 07:57 WIB Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pembentukan DOB Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Selasa 20 Agustus 2019, 17:49 WIB Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pemekaran Daerah Harus Perhatikan Potensi PAD DOB
Selasa 20 Agustus 2019, 10:11 WIB

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Selasa 20 Agustus 2019, 08:58 WIB
Pemekaran Wilayah Jawa Barat

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat


Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : Humas Pemprov Jabar


Foto : Acara Ess-Dua Discussion Club (EDC) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/8/19).

BANDUNG,(PRFM) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemekaran desa menjadi salah satu solusi atas dimoratoriumnya usulan beberapa DOB (Daerah Otonomi Baru) tingkat dua di Jabar oleh pemerintah pusat.

Menurut Emil, pemekaran desa dapat membuat pelayanan publik efektif dan efisien. Apalagi, atensi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar tertuju pada pembangunan desa.

"Rakyat pasti ingin jalan mulus, ngurus KTP cepat mereka tidak begitu peduli apa nama daerahnya, yang penting menyentuh langsung kepada rakyat, maka solusinya menurut saya pemekaran desa," kata Emil dalam acara Ess-Dua Discussion Club (EDC) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/8/19).

"Kalau bisa desa di Jabar jumlahnya 10 ribu. Apa yang terjadi? Satu desa dapat bantuan yang lebih besar dan masyarakat desa akan merasakan manfaat yang lebih besar juga," lanjutnya.

Emil menjelaskan, alasan moratorium DOB oleh Kemendagri karena mayoritas daerah tingkat dua yang dimekarkan tidak begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Jabar yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa dan hanya memiliki 27 daerah tingkat dua, perlu dimekarkan. Idealnya, Jabar memiliki 40 daerah tingkat dua.

"Coba lihat DAU nya Jawa Timur lebih besar lebih besar dari kita Rp15 triliun, padahal jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar. Namun, daerah tingkat dua Jatim lebih banyak, karena DAU itu berbanding lurus dengan jumlah daerah bukan penduduk," kata Emil.

Untuk itu, lanjut Emil, harus ada satu fundamental yang harus diperjuangkan yaitu keadilan fiskal. "Seharusnya DAU berbanding lurus dengan jumlah penduduk," ucapnya.

Dalam acara ESD yang dikemas secara talkshow ini menghadirkan seluruh pejabat eselon dua Pemdaprov Jabar, di antaranya Asisten Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Biro. 

Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja sama Pemdaprov Jabar, Dani Ramdan, acara tersebut bertujuan untuk membahas isu-isu hangat di Jabar, mencari solusinya, dan menyamakan persepsi.

"Acara ini lahir dari spontanitas di WA grup eselon dua dan ditanggapi positif maka lahirlah gagasan acara yang diberi nama Eselon Dua Discussion Club," kata Dani.

ESD sendiri akan rutin dilakukan dengan menghadirkan narasumber dan tema yang berbeda. Menurut Dani, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin.

"Tahu bulat lima ratusan, rasanya gurih digoreng dadakan, Jabar juara akan terwujudkan, karena eselon duanya sigap menjawab tantangan," tutupnya.






 

BERITA LAINNYA



Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat

Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020
Pendidikan