Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat  




Jumat 22 November 2019

13:09 WIB

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat
@prfmnews

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat
PRFMNewsChannel

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat
Kamis 07 November 2019, 09:00 WIB
DPR RI
Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat
Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat




Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Pembangunan seluruh sekolah di Tanah Air butuh pengawasan ketat dari kalangan profesional. Kasus robohnya sekolah di Jawa Timur merupakan bukti bahwa pengawasan terhadap infrastruktur pendidikan sangat lemah. 

Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menegaskan, pengawasan jangan hanya sebatas di atas kertas, tapi harus betul-betul pengawasan di lapangan.

“Pengawasan harus berjalan dengan baik. Jangan hanya pengawasan di atas kertas. Persoalannya apakah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mampu mengawasi pembangunan gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia. Kenapa tidak diserahkan saja kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Adrianus usai mengikuti rapat kerja dengan Mendikbud, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Adrianus mengungkapkan, selama ini untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah diserahkan kepada Komite Sekolah yang tidak mengerti struktur bangunan. 

Padahal, komite sekolah hanya tahu program rehabilitasi atau pembangunan gedung baru sekolah sudah terealisasi tanpa mengerti kekuatan struktur bangunannya. Hal ini juga jadi poin koreksi yang disampaikan Anggota F-PG DPR itu. 

“Nah, Komite Sekolah ini orang yang tidak memiliki kompetensi terhadap pembangunan gedung. Yang penting jadi, kekuatan gedung nomor sekian,” imbuhnya.

Ke depannya, sambung mantan Bupati Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ini, pendidikan harus dikelola secara serius. Bukan sekadar menjalankan perintah Undang-Undang (UU) atau konstitusi, tapi harus punya komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. 

"Bukan hanya pemerintah, masyarakat dan swasta juga harus punya rasa tanggung jawab yang sama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah," pungkas Adrianus.










 

BERITA TERKAIT


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat
 

BERITA PILIHAN


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

 

BERITA LAINNYA

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

PKS: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Usulan Berbahaya
Jumat 22 November 2019


Presiden 3 Periode Diusulkan Masuk Amandemen, Pengamat: Harus Ditolak!
Jumat 22 November 2019 Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat Hari Ini Bandung Raya Berpeluang Diguyur Hujan Ringan Hingga Sedang
Jumat 22 November 2019 Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019 Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat Polres Cimahi Turunkan Ratusan Personel Amankan Pilkades di KBB
Jumat 22 November 2019 Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat Pengamat: Lebih Baik Masa Jabatan Presiden Satu Periode Tapi 10 Tahun
Jumat 22 November 2019 Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019 Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

 

 

BERITA TERKAIT


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rabu 21 Agustus 2019, 22:01 WIB Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Revisi UU PPP
Jumat 30 Agustus 2019, 16:31 WIB Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Daftar Anggota DPR RI Asal Jabar Periode 2019-2024
Minggu 01 September 2019, 17:00 WIB Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019
Selasa 03 September 2019, 14:51 WIB

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat
Kamis 07 November 2019, 09:00 WIB
DPR RI

Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat
Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Pembangunan seluruh sekolah di Tanah Air butuh pengawasan ketat dari kalangan profesional. Kasus robohnya sekolah di Jawa Timur merupakan bukti bahwa pengawasan terhadap infrastruktur pendidikan sangat lemah. 

Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menegaskan, pengawasan jangan hanya sebatas di atas kertas, tapi harus betul-betul pengawasan di lapangan.

“Pengawasan harus berjalan dengan baik. Jangan hanya pengawasan di atas kertas. Persoalannya apakah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mampu mengawasi pembangunan gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia. Kenapa tidak diserahkan saja kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Adrianus usai mengikuti rapat kerja dengan Mendikbud, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Adrianus mengungkapkan, selama ini untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah diserahkan kepada Komite Sekolah yang tidak mengerti struktur bangunan. 

Padahal, komite sekolah hanya tahu program rehabilitasi atau pembangunan gedung baru sekolah sudah terealisasi tanpa mengerti kekuatan struktur bangunannya. Hal ini juga jadi poin koreksi yang disampaikan Anggota F-PG DPR itu. 

“Nah, Komite Sekolah ini orang yang tidak memiliki kompetensi terhadap pembangunan gedung. Yang penting jadi, kekuatan gedung nomor sekian,” imbuhnya.

Ke depannya, sambung mantan Bupati Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ini, pendidikan harus dikelola secara serius. Bukan sekadar menjalankan perintah Undang-Undang (UU) atau konstitusi, tapi harus punya komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. 

"Bukan hanya pemerintah, masyarakat dan swasta juga harus punya rasa tanggung jawab yang sama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah," pungkas Adrianus.






 

BERITA LAINNYA



Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

PKS: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Usulan Berbahaya
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Presiden 3 Periode Diusulkan Masuk Amandemen, Pengamat: Harus Ditolak!
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019
UMK Jabar 2020


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Polres Cimahi Turunkan Ratusan Personel Amankan Pilkades di KBB
Jumat 22 November 2019
Pilkades Serentak KBB 2019


Pembangunan Sekolah Butuh Pengawasan Ketat

Pengamat: Lebih Baik Masa Jabatan Presiden Satu Periode Tapi 10 Tahun
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden