Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan  




Minggu 21 Juli 2019

01:39 WIB

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan
@prfmnews

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan
PRFMNewsChannel

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan
Sabtu 15 Juni 2019, 16:00 WIB
NASIONAL

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan
Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan




Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Ilustrasi - PRFM

JAKARTA, (PRFM) - Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi harus menjadi prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) pada Tahun Anggaran (TA) 2020.

Ketua Komisi V DPRI RI, Fary Djemy Francis mengatakan, prioritas anggran pembangun mesti dipertahikan. Soalnya, masih banyak daerah tertinggal di Indonesia yang perlu dibangun untuk menjadi mandiri sehingga pertumbuhan ekonomi jadi merata.

“Sebaran penduduk juga perlu terus dilakukan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Maka saya harap anggaran Kementerian DPDTT bisa memprioritaskan hal itu,” ungkapnya saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri DPDTT beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Terkait penurunan anggaran kementerian DPDTT, Komisi V DPR RI terus memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2020, untuk membiayai program-program prioritas.

“Pagu awal Rp 9 triliun, terus turun menjadi Rp 7 triliun, kemudian menjadi 6 Rp triliun dan sekarang  turun lagi menjadi Rp 3,19 trilin.  Padahal pagu kebutuhan sebesar Rp 7,4 triliun. Kita akan perjuangkan bersama, mengingat kementerian ini penting untuk memajukan bangsa,” tegas Fary.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono berharap  Menteri DPDTT mampu membawa Indonesia kembali menjadi pengekspor pangan terbesar di dunia. Menurutnya, desa bisa menjadi pendukung bagi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian.

“Saat ini luas wilayah desa 1,2 juta hektar, pemukiman untuk orang desa  mecapai 800 ribu hektar, sudah tidak ada keseimbangan. Di luar negeri, desa disembunyikan, yang ditonjolkan pertanian. Akhirnya mereka berhasil meningkatkan pangan, sehingga masyarakat desa menjadi sejahtera. Saya harap ini bisa diterapkan di sini,” ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pembangunan TA 2020 yakni mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Selain itu, kebijakan tersebut juga mendorong 5000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Dan, revitalisasi 63 kawasan transmigrasi. Keempat, revitalisasi 40 Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN). Terakhir, mengentaskan 58 daerah tertinggal.

Eko menambahkan, strategi yang dilakukan antara lain, peningkatan konektivitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan, peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan, penguatan pariwisata desa dan digitalisasi perdesaan. Untuk mewujudkan kebijakan itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 7,4 triliun untuk membiayai kegiatan prioritas.

“Diantaranya melanjutkan pendampingan di 7495 desa, penguatan Bumdes, pengembangan industri pascapanen, peningkatan konektivitas, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses pemasaran produk pedesaan melalui digitalisasi, peningkatan desa wisata, peningkatan pelayanan sosial dasar, khususnya penanganan stunting di pedesaan dan fasilitasi sertifikasi lahan atau tanah transmigrasi,” jelasnya.



Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

 

BERITA TERKAIT


Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan
 

BERITA PILIHAN


Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

 

BERITA LAINNYA

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

Muncul Wacana Pembubaran SMK, Pengamat: Pemprov Jangan Sembarang Kasih Izin
Sabtu 20 Juli 2019


21 Tahun Hilang Kontak, Turini Ditemukan dan Segera Dipulangkan ke Indonesia
Sabtu 20 Juli 2019 Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan Diduga Korsleting Listrik, Dua rumah di Cimenyan Ludes Terbakar
Sabtu 20 Juli 2019 Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan Diduga Korsleting Listrik, Dua rumah di Cimenyan Ludes Terbakar
Sabtu 20 Juli 2019 Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan Rambu di Kawasan Rekayasa Lalin Belum Maksimal, Polisi Tunggu Perda
Sabtu 20 Juli 2019 Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan Indonesia Open 2019: Kevin-Marcus ke Final, Indonesia Pastikan Satu Gelar
Sabtu 20 Juli 2019 Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan Atasi Cegukan dengan Pelatihan Pernapasan
Sabtu 20 Juli 2019 Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

 

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan
Sabtu 15 Juni 2019, 16:00 WIB
NASIONAL

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan
Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan


Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Ilustrasi - PRFM


JAKARTA, (PRFM) - Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi harus menjadi prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) pada Tahun Anggaran (TA) 2020.

Ketua Komisi V DPRI RI, Fary Djemy Francis mengatakan, prioritas anggran pembangun mesti dipertahikan. Soalnya, masih banyak daerah tertinggal di Indonesia yang perlu dibangun untuk menjadi mandiri sehingga pertumbuhan ekonomi jadi merata.

“Sebaran penduduk juga perlu terus dilakukan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Maka saya harap anggaran Kementerian DPDTT bisa memprioritaskan hal itu,” ungkapnya saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri DPDTT beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Terkait penurunan anggaran kementerian DPDTT, Komisi V DPR RI terus memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2020, untuk membiayai program-program prioritas.

“Pagu awal Rp 9 triliun, terus turun menjadi Rp 7 triliun, kemudian menjadi 6 Rp triliun dan sekarang  turun lagi menjadi Rp 3,19 trilin.  Padahal pagu kebutuhan sebesar Rp 7,4 triliun. Kita akan perjuangkan bersama, mengingat kementerian ini penting untuk memajukan bangsa,” tegas Fary.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono berharap  Menteri DPDTT mampu membawa Indonesia kembali menjadi pengekspor pangan terbesar di dunia. Menurutnya, desa bisa menjadi pendukung bagi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian.

“Saat ini luas wilayah desa 1,2 juta hektar, pemukiman untuk orang desa  mecapai 800 ribu hektar, sudah tidak ada keseimbangan. Di luar negeri, desa disembunyikan, yang ditonjolkan pertanian. Akhirnya mereka berhasil meningkatkan pangan, sehingga masyarakat desa menjadi sejahtera. Saya harap ini bisa diterapkan di sini,” ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pembangunan TA 2020 yakni mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Selain itu, kebijakan tersebut juga mendorong 5000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Dan, revitalisasi 63 kawasan transmigrasi. Keempat, revitalisasi 40 Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN). Terakhir, mengentaskan 58 daerah tertinggal.

Eko menambahkan, strategi yang dilakukan antara lain, peningkatan konektivitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan, peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan, penguatan pariwisata desa dan digitalisasi perdesaan. Untuk mewujudkan kebijakan itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 7,4 triliun untuk membiayai kegiatan prioritas.

“Diantaranya melanjutkan pendampingan di 7495 desa, penguatan Bumdes, pengembangan industri pascapanen, peningkatan konektivitas, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses pemasaran produk pedesaan melalui digitalisasi, peningkatan desa wisata, peningkatan pelayanan sosial dasar, khususnya penanganan stunting di pedesaan dan fasilitasi sertifikasi lahan atau tanah transmigrasi,” jelasnya.



 

BERITA LAINNYA



Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan

 

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pembangunan Daerah Tertinggal Perlu Diprioritaskan