Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi  




Minggu 21 Juli 2019

01:00 WIB

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi
@prfmnews

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi
PRFMNewsChannel

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi
Senin 17 Juni 2019, 18:29 WIB
Jawa Barat

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi
Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi




Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Foto Oleh : Ilustrasi PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Ketua Panitia PPDB 2019 SMAN 2 Kota Bandung,  Fredi Trisianly meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai indikasi kecurangan dalam sistem zonasi yang kembali diberlakukan tahun ini. Salahsatunya adalah memperketat pengecekan langsung ke lapangan terkait alamat tinggal calon peserta didik.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, Fredi menuturkan banyak calon siswa mendaftar ke SMAN 2 Kota Bandung dengan alamat rumah yang mencurigakan. Seperti misalnya beralamat di salah satu apartemen Jalan Cihampelas dan berdasarkan keterangannya mereka baru tinggal di alamat tersebut selama 1 tahun.

Fredi menilai banyak orang tua siswa mengakali sistem zonasi ini dengan mendadak pindah alamat hanya untuk mendapat surat keterangan domisili dari RT/RW setempat. Secara hukum memang tidak melanggar namun tidak etis secara prinsip keadilan.

“Oleh masyarakat itu diakali zonasi ini, tahun lalu waktu itu dinamakan WPS (warga penduduk sekitar) jadi waktu anaknya kelas 2 SMP, mereka ngontrak di situ (dekat sekolah), rumahnya misalnya di Bogor. Mereka dapat KK di situ, surat pindah apapun bisa diakali. Tapi kan artinya semuanya harus duduk bersama, dari Disdukcapil, RT RW, Kelurahan kan nggak ada pengecekan itu, ngontrak tapi tidak ditinggali di situ,” ujar Fredi di SMAN 2 Kota Bandung, Senin (17/6/2019).

Lemahnya pengecekan ulang alamat calon siswa menjadi poin yang disoroti olehnya, pada tahun lalu Fredi juga pernah melaporkan aduan ini ke Ombudsman Jawa Barat namun tindaklanjutnya seperti apa ia tidak mendapatkan informasinya.

Contoh lainnya di SMAN 5 dan SMAN 3 Kota Bandung, Fredi mempertanyakan seberapa banyak penduduk sekitar yang mendaftar ke sekolah tersebut. Sebab menurutnya bangunan-bangunan yang berada di sekitar dua SMA tersebut bukan rumah tinggal, tapi banyak yang mendaftar dengan status alamat tinggal di sana.

“Kalau mau jujur coba SMA 5 dan 3 di sekitarnya ada penduduk ngga, itu kantor kan? tapi alamat siswanya di situ, kalau diselidiki gimana,” imbuhnya.

Pihak sekolah diakuinya memang tidak berwenang melakukan pengecekan langsung ke alamat tinggal calon siswa, maka hal tersebut menjadi tugas aparat setempat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyelidiki kebenarannya.

“Kami tidak alergi terhadap perubahan, ini kan sebenarnya menghilangkan anggapan sekolah favorit, tapi ini kan hanya anggapan masyarakat saja. Jadi kalau masyarakatnya sudah mau sekolahnya di sini apapun aturannya diakali, akhirnya kan batasan orang cerdik dan licik tipis sekali,” tegasnya.

Terlebih lagi porsi kuota penerimaan siswa melalui jalur zonasi murni hanya 192 dari total 350 siswa yang bisa ditampung SMAN 2 Kota Bandung tahun ajaran 2019/2020. Sedangkan yang mengantre di hari pertama saja melebihi 400 siswa, maka dapat dibayangkan seberapa ketat persaingannya.

Tak hanya itu, berkaca pada sistem zonasi PPDB tahun 2018 jarak terjauh alamat tinggal yang dinyatakan lolos seleksi SMAN 2 adalah 400 meter. Tentu saja hal ini membuat potensi kecurangan semakin besar.

“Yang kita terima 192 siswa untuk zonasi murni, mungin kah sampai 4 kilometer? nggak mungkin,  paling banter 1 kilometer besar kemungkinan sulit diterima, ini prediksi saja, tahun kemarin saja jarak terjauh 400 meter,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menegaskan pihaknya bekerjasama dengan Disdukcapil setempat sudah turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada “alamat palsu” sejak satu bulan lalu. Bahkan aparat RT/RW setempat sudah disosialisasikan terkait hal ini.

Adapun mengingat PPDB Jabar dimulai sejak hari ini, Dewi memastikan tetap melakukan pengecekan ulang langsung ke alamat tinggal jika ditemukan ada kecurigaan misalnya beberapa KK beralamat sama.

“Kita diksdukcapil sudah turun dari 1 bulan lalu, Disdukcapil sudah informasikan ke masing-masing RT RW sehingga sekolah yang terdekat bisa ngecek ke RT RW. Dipastikan ada pengecekan ulang bagi satu lokasi yang informasinya beberapa KK numpuk alamatnya,” tutur Dewi.



Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

 

BERITA TERKAIT


Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi
 

BERITA PILIHAN


Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

 

BERITA LAINNYA

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

21 Tahun Hilang Kontak, Turini Ditemukan dan Segera Dipulangkan ke Indonesia
Sabtu 20 Juli 2019


Diduga Korsleting Listrik, Dua rumah di Cimenyan Ludes Terbakar
Sabtu 20 Juli 2019 Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi Diduga Korsleting Listrik, Dua rumah di Cimenyan Ludes Terbakar
Sabtu 20 Juli 2019 Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi Rambu di Kawasan Rekayasa Lalin Belum Maksimal, Polisi Tunggu Perda
Sabtu 20 Juli 2019 Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi Indonesia Open 2019: Kevin-Marcus ke Final, Indonesia Pastikan Satu Gelar
Sabtu 20 Juli 2019 Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi Atasi Cegukan dengan Pelatihan Pernapasan
Sabtu 20 Juli 2019 Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi Tiga Wakil Indonesia Tembus Final Russia Open 2019
Sabtu 20 Juli 2019 Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

 

 

BERITA TERKAIT


Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Update Kondisi Pengungsi Banjir Bandang
Jumat 23 September 2016, 18:35 WIB Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Menjadi Provinsi Terbaik, Aher Bersyukur
Jumat 23 September 2016, 19:29 WIB Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Banjir Hari Kelima, Pengungsi Mulai Terserang Sakit
Sabtu 24 September 2016, 17:09 WIB Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Menteri BUMN : Jalur KA Bandung-Ciwidey Bakal Aktif Lagi
Minggu 25 September 2016, 23:16 WIB

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi
Senin 17 Juni 2019, 18:29 WIB
Jawa Barat

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi
Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi


Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Ilustrasi PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Ketua Panitia PPDB 2019 SMAN 2 Kota Bandung,  Fredi Trisianly meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai indikasi kecurangan dalam sistem zonasi yang kembali diberlakukan tahun ini. Salahsatunya adalah memperketat pengecekan langsung ke lapangan terkait alamat tinggal calon peserta didik.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, Fredi menuturkan banyak calon siswa mendaftar ke SMAN 2 Kota Bandung dengan alamat rumah yang mencurigakan. Seperti misalnya beralamat di salah satu apartemen Jalan Cihampelas dan berdasarkan keterangannya mereka baru tinggal di alamat tersebut selama 1 tahun.

Fredi menilai banyak orang tua siswa mengakali sistem zonasi ini dengan mendadak pindah alamat hanya untuk mendapat surat keterangan domisili dari RT/RW setempat. Secara hukum memang tidak melanggar namun tidak etis secara prinsip keadilan.

“Oleh masyarakat itu diakali zonasi ini, tahun lalu waktu itu dinamakan WPS (warga penduduk sekitar) jadi waktu anaknya kelas 2 SMP, mereka ngontrak di situ (dekat sekolah), rumahnya misalnya di Bogor. Mereka dapat KK di situ, surat pindah apapun bisa diakali. Tapi kan artinya semuanya harus duduk bersama, dari Disdukcapil, RT RW, Kelurahan kan nggak ada pengecekan itu, ngontrak tapi tidak ditinggali di situ,” ujar Fredi di SMAN 2 Kota Bandung, Senin (17/6/2019).

Lemahnya pengecekan ulang alamat calon siswa menjadi poin yang disoroti olehnya, pada tahun lalu Fredi juga pernah melaporkan aduan ini ke Ombudsman Jawa Barat namun tindaklanjutnya seperti apa ia tidak mendapatkan informasinya.

Contoh lainnya di SMAN 5 dan SMAN 3 Kota Bandung, Fredi mempertanyakan seberapa banyak penduduk sekitar yang mendaftar ke sekolah tersebut. Sebab menurutnya bangunan-bangunan yang berada di sekitar dua SMA tersebut bukan rumah tinggal, tapi banyak yang mendaftar dengan status alamat tinggal di sana.

“Kalau mau jujur coba SMA 5 dan 3 di sekitarnya ada penduduk ngga, itu kantor kan? tapi alamat siswanya di situ, kalau diselidiki gimana,” imbuhnya.

Pihak sekolah diakuinya memang tidak berwenang melakukan pengecekan langsung ke alamat tinggal calon siswa, maka hal tersebut menjadi tugas aparat setempat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyelidiki kebenarannya.

“Kami tidak alergi terhadap perubahan, ini kan sebenarnya menghilangkan anggapan sekolah favorit, tapi ini kan hanya anggapan masyarakat saja. Jadi kalau masyarakatnya sudah mau sekolahnya di sini apapun aturannya diakali, akhirnya kan batasan orang cerdik dan licik tipis sekali,” tegasnya.

Terlebih lagi porsi kuota penerimaan siswa melalui jalur zonasi murni hanya 192 dari total 350 siswa yang bisa ditampung SMAN 2 Kota Bandung tahun ajaran 2019/2020. Sedangkan yang mengantre di hari pertama saja melebihi 400 siswa, maka dapat dibayangkan seberapa ketat persaingannya.

Tak hanya itu, berkaca pada sistem zonasi PPDB tahun 2018 jarak terjauh alamat tinggal yang dinyatakan lolos seleksi SMAN 2 adalah 400 meter. Tentu saja hal ini membuat potensi kecurangan semakin besar.

“Yang kita terima 192 siswa untuk zonasi murni, mungin kah sampai 4 kilometer? nggak mungkin,  paling banter 1 kilometer besar kemungkinan sulit diterima, ini prediksi saja, tahun kemarin saja jarak terjauh 400 meter,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menegaskan pihaknya bekerjasama dengan Disdukcapil setempat sudah turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada “alamat palsu” sejak satu bulan lalu. Bahkan aparat RT/RW setempat sudah disosialisasikan terkait hal ini.

Adapun mengingat PPDB Jabar dimulai sejak hari ini, Dewi memastikan tetap melakukan pengecekan ulang langsung ke alamat tinggal jika ditemukan ada kecurigaan misalnya beberapa KK beralamat sama.

“Kita diksdukcapil sudah turun dari 1 bulan lalu, Disdukcapil sudah informasikan ke masing-masing RT RW sehingga sekolah yang terdekat bisa ngecek ke RT RW. Dipastikan ada pengecekan ulang bagi satu lokasi yang informasinya beberapa KK numpuk alamatnya,” tutur Dewi.



 

BERITA LAINNYA



Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Atasi Cegukan dengan Pelatihan Pernapasan
Sabtu 20 Juli 2019
Kesehatan


Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi

 

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Panitia PPDB SMAN 2 Bandung Ungkap Kelemahan Sistem Zonasi