Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna  




Selasa 24 September 2019

00:26 WIB

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna
@prfmnews

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna
PRFMNewsChannel

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna
Minggu 18 Agustus 2019, 21:11 WIB
Polemik Balai Wyata Guna
Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna
Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna




Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Foto Oleh : Dok. Ombudsman RI

BANDUNG, (PRFM) - Ombudsman RI meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov Jabar untuk duduk bersama membahas masalah yang muncul akibat dari perubahan status Wyata Guna dari panti menjadi balai seiring keluarnya Permensos 18/2018. Hal itu penting demi mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada. 

Hal ini disampaikan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu setelah meninjau SLBN A Kota Bandung, di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (16/8/2019). Ia melihat secara langsung kondisi sekolah yang terancam tergusur dampak dari kebijakan Kemensos tersebut. 

Ninik mengatakan, dalam kunjungannya itu ia melihat situasi beberapa fasilitas sekolah yang lokasinya berada dalam satu kawasan Balai Wyata Guna. Semenjak perubahan status yang mendadak sejak dua bulan lalu itu, lanjut Ninik, berpengaruh terhadap penggunaan ruang kelas, asrama yang tidak terfasilitasi, kemudian waktu tinggal yang sebelumnya bisa 2 tahun jadi hanya 6 bulan serta diberhentikannya pembiayaan makanan. 

"Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, diluar persoalan perubahan kebijakan, harapan dan saran saya adalah berharap betul segera ada duduk bareng antara pemerintah provinsi dengen pak menteri dari kementrian sosial," ujar Ninik saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu (18/8/2019).

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Agus Gumiwang harus bertemu agar masalah sistem belajar mengajar, perpindahan status dari panti ke balai, dan peralihan pengelolaan gedung bisa diselesaikan dengan baik.

"Pemprov dan Pemerintah tidak hanya surat-suratan tapi duduk bareng. Karena ini kan bagaimanapun satu pemerintahan Republik Indonesia. Bahwa memang ada undang-undang 23 tahun 2014 yang mengatur soal otonomi daerah. Itu salah satu implikasi yang muncul antara lain seperti ini, Itu yang harus diselesaikan dengan cara koordinasi yang lebih efektif," tambah Ninik.

Ninik mengaku, pada malam hari setelau meninjau Wyata Guna pihaknya berhasil bertemu dengan Ridwan Kamil. Dalam pertemuan itu, ia menekankan agar penanganan yang harus disegerakan atau penyelesaian praktis yang tidak bertele-tele.

"Seperti urusan makan para anak-anak didik yang ada di panti, termasuk sistem pendidikannya harus tetap berjalan, lalu tidak boleh ada intimidasi sampai ada keluarga mereka membuat surat pernyataan akan keluar dari asrama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memancing isu ini. Pastikan mereka aman dulu, belajar tetap berjalan, dan mendapatkan raport. Supaya anak-anak dengan disabilitas ini tidak merasa terhambat atau dihambat belajarnya," katanya.

Setelah bertemu, Ninik pun bersyukur, Ridwan Kamil berjanji kepadanya bahwa dalam seminggu ini akan segera menyelesaikan masalah ini. 

Ninik pun mengaku akan segera bertemu dengan Mensos Ari Gumiwang agar ada waktu untuk bertemu Pemprov Jabar membahas masalah di Balai Wyata Guna ini.

"Ia (Ridwan Kamil) pun meminta kepada kami Ombudsman RI agar difasilitasi bertemu dengan Mensos," pungkasnya.










 

BERITA TERKAIT


Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna
 

BERITA PILIHAN


Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

 

BERITA LAINNYA

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019


Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019 Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna Soal RUU KUHP, DPR: Tidak Diputuskan Besok, Masih Ada 3 Kali Paripurna
Senin 23 September 2019 Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019 Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019 Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019 Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna Mahasiswa Bandung Gelar Demonstrasi Tolak Revisi RKHUP dan Revisi RUU KPK
Senin 23 September 2019 Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

 

 

BERITA TERKAIT

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna
Minggu 18 Agustus 2019, 21:11 WIB
Polemik Balai Wyata Guna

Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna
Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna


Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Sumber Foto : Dok. Ombudsman RI


BANDUNG, (PRFM) - Ombudsman RI meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov Jabar untuk duduk bersama membahas masalah yang muncul akibat dari perubahan status Wyata Guna dari panti menjadi balai seiring keluarnya Permensos 18/2018. Hal itu penting demi mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada. 

Hal ini disampaikan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu setelah meninjau SLBN A Kota Bandung, di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (16/8/2019). Ia melihat secara langsung kondisi sekolah yang terancam tergusur dampak dari kebijakan Kemensos tersebut. 

Ninik mengatakan, dalam kunjungannya itu ia melihat situasi beberapa fasilitas sekolah yang lokasinya berada dalam satu kawasan Balai Wyata Guna. Semenjak perubahan status yang mendadak sejak dua bulan lalu itu, lanjut Ninik, berpengaruh terhadap penggunaan ruang kelas, asrama yang tidak terfasilitasi, kemudian waktu tinggal yang sebelumnya bisa 2 tahun jadi hanya 6 bulan serta diberhentikannya pembiayaan makanan. 

"Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, diluar persoalan perubahan kebijakan, harapan dan saran saya adalah berharap betul segera ada duduk bareng antara pemerintah provinsi dengen pak menteri dari kementrian sosial," ujar Ninik saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu (18/8/2019).

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Agus Gumiwang harus bertemu agar masalah sistem belajar mengajar, perpindahan status dari panti ke balai, dan peralihan pengelolaan gedung bisa diselesaikan dengan baik.

"Pemprov dan Pemerintah tidak hanya surat-suratan tapi duduk bareng. Karena ini kan bagaimanapun satu pemerintahan Republik Indonesia. Bahwa memang ada undang-undang 23 tahun 2014 yang mengatur soal otonomi daerah. Itu salah satu implikasi yang muncul antara lain seperti ini, Itu yang harus diselesaikan dengan cara koordinasi yang lebih efektif," tambah Ninik.

Ninik mengaku, pada malam hari setelau meninjau Wyata Guna pihaknya berhasil bertemu dengan Ridwan Kamil. Dalam pertemuan itu, ia menekankan agar penanganan yang harus disegerakan atau penyelesaian praktis yang tidak bertele-tele.

"Seperti urusan makan para anak-anak didik yang ada di panti, termasuk sistem pendidikannya harus tetap berjalan, lalu tidak boleh ada intimidasi sampai ada keluarga mereka membuat surat pernyataan akan keluar dari asrama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memancing isu ini. Pastikan mereka aman dulu, belajar tetap berjalan, dan mendapatkan raport. Supaya anak-anak dengan disabilitas ini tidak merasa terhambat atau dihambat belajarnya," katanya.

Setelah bertemu, Ninik pun bersyukur, Ridwan Kamil berjanji kepadanya bahwa dalam seminggu ini akan segera menyelesaikan masalah ini. 

Ninik pun mengaku akan segera bertemu dengan Mensos Ari Gumiwang agar ada waktu untuk bertemu Pemprov Jabar membahas masalah di Balai Wyata Guna ini.

"Ia (Ridwan Kamil) pun meminta kepada kami Ombudsman RI agar difasilitasi bertemu dengan Mensos," pungkasnya.






 

BERITA LAINNYA



Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP


Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019
Kota Bandung


Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019
Liga 1 2019


Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019
Karhutla Sumatera dan Kalimantan


Ombudsman RI Minta Pemprov Jabar-Kemensos Duduk Bersama Bahas Wyata Guna

Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP