Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial  




Selasa 17 September 2019

03:58 WIB

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial
@prfmnews

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial
PRFMNewsChannel

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial
Jumat 06 September 2019, 19:35 WIB
Iuran BPJS Kesehatan Naik
Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial
Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial




Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Rencana pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan telah menegasikan fungsi sosial yang mesti diemban lembaga BPJS Kesehatan. 

Defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak harus dibebankan kepada masyarakat. Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon, negara harus mempertimbangan kemampuan warganya. 

Ia pun menilai rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatanmelawan logika unsur jaminan sosial.

“Merujuk pada perhitungan awal pendirian BPJS, premi yang dibayarkan memang tidak akan pernah mencukupi pembiayaan. Di sinilah letak kesalahan kita meletakkan BPJS seolah perusahaan asuransi murni. Negara mestinya mendudukkan sistem jaminan sosial sebagai instrumen dari produktivitas warganya,” tandas Fadli saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku karya Said Iqbal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Fadli menilai, buku berjudul “BPJS Kesehatan Dalam Pusaran Kekuasaan” yang ditulis Said Iqbal dan Kahar S Cahyono itu merupakan filosofi perjuangan kaum buruh. 

Menurutnya, premis pokok dalam jaminan sosial adalah tidak ada keadilan sosial tanpa sistem jaminan sosial. Konstitusi sebenarnya sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh layanan kesehatan.

“Ini kalimat imperatif bahwa siapa pun yang berkuasa di Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi. Berangkat dari premis ini, setiap persoalan yang berkait dengan BPJS Kesehatan tak bisa langsung dilarikan ke logika rezim aktuaria kesehatan. Sebab BPJS bukanlah asuransi murni tapi sistem jaminan sosial. Karena BPJS instrumen jaminan sosial oleh negara, maka negara mestinya mempertimbangkan kemampuan warga dalam membayar iuran,” papar Fadli.

Membebankan premi yang dibayarkan warga, lanjut politisi Partai Gerindra itu, bisa merusak banyak hal, mulai sistem pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja, dan lain-lain.

Fadli menyatakan masalah pokok jaminan sosial justru terletak pada rendahnya anggaran kesehatan. Ia menuturkan, dari Rp 2.200 triliun pada APBN 2018, anggaran untuk sektor kesehatan masih sekitar Rp 100 triliun.

Ditegaskan Fadli, usulan kenaikan iuran BPJS sebagai cara untuk mengatasi defisit merupakan sebuah ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan iuran, di sisi lain ada defisit, tapi BPJS telah lebih dulu mengurangi manfaat atau tanggungan berupa obat-obatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. 

“Ini adalah bentuk penyelenggaraan jaminan sosial yang buruk. Perlu evaluasi menyangkut kelembagaan, keorganisasian, SDM, dan sejauh mana sistem dalam BPJS itu berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Fadli lalu mengungkap defisit yang dialami BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Pada 2018 total klaim yang harus dibayar BPJS Rp 24,8 triliun, naik 13,21 persen dari Rp 21,27 triliun pada 2017. Defisit yang dialami BPJS sejak tahun pertama saja sekitar Rp 3,3 triliun di 2014. Lalu Rp 5,7 triliun di 2015, Rp 9,7 triliun di 2016, Rp 9,75 triliun di 2017, dan Rp 10,8 triliun di 2018.










 

BERITA TERKAIT


Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial
 

BERITA PILIHAN


Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

 

BERITA LAINNYA

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019


KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019 Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019 Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Senin 16 September 2019 Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun
Senin 16 September 2019 Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial Terima Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Ini Kata Kepala Dishub Kota Bandung
Senin 16 September 2019 Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial Pengerjaan Flyover Jalan Jakarta-Supratman, Lajur Jalan Jakarta Jadi Menyempit
Senin 16 September 2019 Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

 

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial
Jumat 06 September 2019, 19:35 WIB
Iuran BPJS Kesehatan Naik

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial
Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial


Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Rencana pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan telah menegasikan fungsi sosial yang mesti diemban lembaga BPJS Kesehatan. 

Defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak harus dibebankan kepada masyarakat. Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon, negara harus mempertimbangan kemampuan warganya. 

Ia pun menilai rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatanmelawan logika unsur jaminan sosial.

“Merujuk pada perhitungan awal pendirian BPJS, premi yang dibayarkan memang tidak akan pernah mencukupi pembiayaan. Di sinilah letak kesalahan kita meletakkan BPJS seolah perusahaan asuransi murni. Negara mestinya mendudukkan sistem jaminan sosial sebagai instrumen dari produktivitas warganya,” tandas Fadli saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku karya Said Iqbal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Fadli menilai, buku berjudul “BPJS Kesehatan Dalam Pusaran Kekuasaan” yang ditulis Said Iqbal dan Kahar S Cahyono itu merupakan filosofi perjuangan kaum buruh. 

Menurutnya, premis pokok dalam jaminan sosial adalah tidak ada keadilan sosial tanpa sistem jaminan sosial. Konstitusi sebenarnya sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh layanan kesehatan.

“Ini kalimat imperatif bahwa siapa pun yang berkuasa di Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi. Berangkat dari premis ini, setiap persoalan yang berkait dengan BPJS Kesehatan tak bisa langsung dilarikan ke logika rezim aktuaria kesehatan. Sebab BPJS bukanlah asuransi murni tapi sistem jaminan sosial. Karena BPJS instrumen jaminan sosial oleh negara, maka negara mestinya mempertimbangkan kemampuan warga dalam membayar iuran,” papar Fadli.

Membebankan premi yang dibayarkan warga, lanjut politisi Partai Gerindra itu, bisa merusak banyak hal, mulai sistem pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja, dan lain-lain.

Fadli menyatakan masalah pokok jaminan sosial justru terletak pada rendahnya anggaran kesehatan. Ia menuturkan, dari Rp 2.200 triliun pada APBN 2018, anggaran untuk sektor kesehatan masih sekitar Rp 100 triliun.

Ditegaskan Fadli, usulan kenaikan iuran BPJS sebagai cara untuk mengatasi defisit merupakan sebuah ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan iuran, di sisi lain ada defisit, tapi BPJS telah lebih dulu mengurangi manfaat atau tanggungan berupa obat-obatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. 

“Ini adalah bentuk penyelenggaraan jaminan sosial yang buruk. Perlu evaluasi menyangkut kelembagaan, keorganisasian, SDM, dan sejauh mana sistem dalam BPJS itu berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Fadli lalu mengungkap defisit yang dialami BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Pada 2018 total klaim yang harus dibayar BPJS Rp 24,8 triliun, naik 13,21 persen dari Rp 21,27 triliun pada 2017. Defisit yang dialami BPJS sejak tahun pertama saja sekitar Rp 3,3 triliun di 2014. Lalu Rp 5,7 triliun di 2015, Rp 9,7 triliun di 2016, Rp 9,75 triliun di 2017, dan Rp 10,8 triliun di 2018.






 

BERITA LAINNYA



Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019
PERSIB


Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau


Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Melawan Logika Sosial

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau