KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019  




Jumat 23 Agustus 2019

07:47 WIB

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
@prfmnews

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
PRFMNewsChannel

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
Senin 24 September 2018, 08:15 WIB
Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019




KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Komisi II DPR RI menyoroti penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berkaitan dengan dikeluarkannya aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa KTP-elektronik (KTP-el) maupun KK bisa digunakan untuk mendapatkan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Anggota Komisi II DPR RI, Firman Soebagyo  menyampaikan, apabila Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mendapatkan formulir C6, kemudian menggunakan KTP-el atau KK, dikhawatirkan memunculkan data yang invalid. Mengingat, masih banyak ditemukan KTP-el yang penulisan nama dan tanggal lahirnya salah ketik, atau invalid karena validasinya tidak terjamin.

“Tetapi ketika KTP-el itu tidak dimusnahkan atau kemudian dipakai pada Pemilu, maka dia mendapat hak suara. Padahal di daerah lainnya dia tercatat sebagai penduduk, itu formulir C6-nya juga dikeluarkan. Nah ini juga bisa menimbulkan persoalan yang namanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda,” ungkapnya. 

Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu memaparkan kelemahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di lapangan. Salah satunya mengenai tidak adanya alat pendeteksi identitas asli, dalam hal ini KTP-el di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mengingat alat tersebut sangat mahal dan tidak mungkin disimpan di seluruh TPS se-Indonesia.

“Kelemahannya  adalah di setiap TPS kan tidak mempunyai alat pendeteksi apakah KTP-el ini ganda, valid atau tidak. Nah itu yang sampai sekarang belum terjawab. Karena itu membutuhkan salah satu kelengkapan alat, dimana alat itu sangat mahal dan tidak mungkin seluruh TPS se-Indonesia dipasang alat itu semua, juga karena alat itu semua yang penggunaannya yang serba sementara,” kata Firman.

Ia menilai, persoalan DPT ganda ini berpotensi menjadi salah satu isu krusial di kemudian hari apabila tidak diselesaikan. 

Tidak hanya dalam penyelenggaraan Pilkada, selisih suara dalam Pilpres juga sangat berdampak pada kemenangan salah satu calon.

“Ketika terjadi sengketa selisih atau pemilih ganda ini juga bisa menimbulkan konflik horizontal antar pendukung yang satu dengan pendukung yang lain. Yang paling tidak menguntungkan adalah ketika terjadi DPT ganda itu yang paling tidak enak adalah Presiden incumbent karena dituduh pemanfaatan. Oleh karena itu, kami minta untuk di-clear-kan betul, supaya calon-calon ini tenang untuk mengikuti Pemilu, supaya nanti kalau menang tidak ada lagi persoalan sengketa permasalahan terkait DPT ganda ini,” tutupnya dilansir laman resmi DPR RI, Senin (24/9/2018). 







KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019




 

BERITA TERKAIT


Pemilu 2019 Diperkirakan Lebih Rumit

Selasa 25 September 2018

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
 

BERITA PILIHAN


KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

 

BERITA LAINNYA

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

Jadwal 4 Wakil Indonesia di Perempat Final Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019
Jumat 23 Agustus 2019


Jadwal 4 Wakil Indonesia di Perempat Final Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019
Jumat 23 Agustus 2019 KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019 Lokasi SIM Keliling Kota Bandung Jumat 23 Agustus 2019
Jumat 23 Agustus 2019 KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019 Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bandung Jumat 23 Agustus 2019
Jumat 23 Agustus 2019 KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019 Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme
Kamis 22 Agustus 2019 KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019 Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme
Kamis 22 Agustus 2019 KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019 Imbas Kabel Optik Putus, Jaringan Telpon dan Internet di Wilayah ini Terganggu
Kamis 22 Agustus 2019 KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

 

 

BERITA TERKAIT


KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

KPU Jabar Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Senin 24 September 2018, 06:53 WIB KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

Pemilu 2019 Diperkirakan Lebih Rumit
Selasa 25 September 2018, 11:10 WIB KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019 KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
Senin 24 September 2018, 08:15 WIB
Pemilu 2019

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019


KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Komisi II DPR RI menyoroti penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berkaitan dengan dikeluarkannya aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa KTP-elektronik (KTP-el) maupun KK bisa digunakan untuk mendapatkan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Anggota Komisi II DPR RI, Firman Soebagyo  menyampaikan, apabila Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mendapatkan formulir C6, kemudian menggunakan KTP-el atau KK, dikhawatirkan memunculkan data yang invalid. Mengingat, masih banyak ditemukan KTP-el yang penulisan nama dan tanggal lahirnya salah ketik, atau invalid karena validasinya tidak terjamin.

“Tetapi ketika KTP-el itu tidak dimusnahkan atau kemudian dipakai pada Pemilu, maka dia mendapat hak suara. Padahal di daerah lainnya dia tercatat sebagai penduduk, itu formulir C6-nya juga dikeluarkan. Nah ini juga bisa menimbulkan persoalan yang namanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda,” ungkapnya. 

Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu memaparkan kelemahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di lapangan. Salah satunya mengenai tidak adanya alat pendeteksi identitas asli, dalam hal ini KTP-el di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mengingat alat tersebut sangat mahal dan tidak mungkin disimpan di seluruh TPS se-Indonesia.

“Kelemahannya  adalah di setiap TPS kan tidak mempunyai alat pendeteksi apakah KTP-el ini ganda, valid atau tidak. Nah itu yang sampai sekarang belum terjawab. Karena itu membutuhkan salah satu kelengkapan alat, dimana alat itu sangat mahal dan tidak mungkin seluruh TPS se-Indonesia dipasang alat itu semua, juga karena alat itu semua yang penggunaannya yang serba sementara,” kata Firman.

Ia menilai, persoalan DPT ganda ini berpotensi menjadi salah satu isu krusial di kemudian hari apabila tidak diselesaikan. 

Tidak hanya dalam penyelenggaraan Pilkada, selisih suara dalam Pilpres juga sangat berdampak pada kemenangan salah satu calon.

“Ketika terjadi sengketa selisih atau pemilih ganda ini juga bisa menimbulkan konflik horizontal antar pendukung yang satu dengan pendukung yang lain. Yang paling tidak menguntungkan adalah ketika terjadi DPT ganda itu yang paling tidak enak adalah Presiden incumbent karena dituduh pemanfaatan. Oleh karena itu, kami minta untuk di-clear-kan betul, supaya calon-calon ini tenang untuk mengikuti Pemilu, supaya nanti kalau menang tidak ada lagi persoalan sengketa permasalahan terkait DPT ganda ini,” tutupnya dilansir laman resmi DPR RI, Senin (24/9/2018). 






 

BERITA LAINNYA