KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix  




Rabu 16 Oktober 2019

21:02 WIB

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
@prfmnews

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
PRFMNewsChannel

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
Rabu 14 Agustus 2019, 09:55 WIB
NASIONAL
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix




KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Foto Oleh : dpr.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi Youtube dan Netflix. Karena Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia.

"Tidak ada dasar hukumnya KPI ingin mengawasi Youtube dan Netflix. KPI hanya berwenang mengawasi lembaga penyiaran TV (Televisi) di Indonesia. Sementara Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang badan hukumnya tidak di Indonesia. Mau diberi sanksi bagaimana oleh KPI? Tidak bisa KPI memberi sanksi kepada mereka,” tegas Evita saat menjawab pertanyaan wartawan di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Beberapa waktu dalam sebuah rapat, kata Evita, pihaknya sempat memberikan pertanyaan apakah KPI mampu jika diberi tugas tambahan mengawasi tv-tv digital yang ada (tidak termasuk Youtube dan Netflix). Pasalnya tv digital ini sudah marak sekali dan tidak ada yang mengawasi. Pengawasannya pun hanya meliputi konten, pengaturan jam tayang, dan sebagainya.

“Tv digital ini tidak ada yang mengawasi. Kita perlu memperluas tanggung jawab KPI untuk tv digital yang berkembang ini, yang tentunya berbadan hukum Indonesia. Adakah konten pornografi, penyebaran radikalisme, atau tayangan infotainment yang jam tayangnya bisa ditonton anak-anak. Pengaturan jam tayang dan lain-lain itu perlu diatur dan dilakukan pengawasan,” jelas legislator dapil Jawa Tengah ini.

Sementara jika ada konten-konten di Youtube dan Netflix yang menganggu pertahanan atau national security Indonesia, bisa menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk meminta pihak terkait menghapus (take down) konten bahkan akun yang membahayakan itu. “Seperti yang pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang men-take down akun-akun yang meresahkan,” pungkasnya.










 

BERITA TERKAIT


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
 

BERITA PILIHAN


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

 

BERITA LAINNYA

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Polres Bandung Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kiangroke
Rabu 16 Oktober 2019


Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Heboh Crosshijaber, MUI Jabar: Tangkap dan Langsung Interogasi
Rabu 16 Oktober 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Tambah Kekuatan Fisik, Persib Berlatih Dua Kali dalam Sehari
Rabu 16 Oktober 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix OTT Bupati Indramayu, Ridwan Kamil: Saya Sudah Ingatkan
Rabu 16 Oktober 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix DPRD Kota Bandung Dorong Pemkot Rancang Kebijakan Baru Terkait Penerbangan
Rabu 16 Oktober 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

 

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
Rabu 14 Agustus 2019, 09:55 WIB
NASIONAL

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Sumber Foto : dpr.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi Youtube dan Netflix. Karena Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia.

"Tidak ada dasar hukumnya KPI ingin mengawasi Youtube dan Netflix. KPI hanya berwenang mengawasi lembaga penyiaran TV (Televisi) di Indonesia. Sementara Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang badan hukumnya tidak di Indonesia. Mau diberi sanksi bagaimana oleh KPI? Tidak bisa KPI memberi sanksi kepada mereka,” tegas Evita saat menjawab pertanyaan wartawan di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Beberapa waktu dalam sebuah rapat, kata Evita, pihaknya sempat memberikan pertanyaan apakah KPI mampu jika diberi tugas tambahan mengawasi tv-tv digital yang ada (tidak termasuk Youtube dan Netflix). Pasalnya tv digital ini sudah marak sekali dan tidak ada yang mengawasi. Pengawasannya pun hanya meliputi konten, pengaturan jam tayang, dan sebagainya.

“Tv digital ini tidak ada yang mengawasi. Kita perlu memperluas tanggung jawab KPI untuk tv digital yang berkembang ini, yang tentunya berbadan hukum Indonesia. Adakah konten pornografi, penyebaran radikalisme, atau tayangan infotainment yang jam tayangnya bisa ditonton anak-anak. Pengaturan jam tayang dan lain-lain itu perlu diatur dan dilakukan pengawasan,” jelas legislator dapil Jawa Tengah ini.

Sementara jika ada konten-konten di Youtube dan Netflix yang menganggu pertahanan atau national security Indonesia, bisa menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk meminta pihak terkait menghapus (take down) konten bahkan akun yang membahayakan itu. “Seperti yang pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang men-take down akun-akun yang meresahkan,” pungkasnya.






 

BERITA LAINNYA



KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019
polemik sekda kota bandung


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019
DPR RI


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Tambah Kekuatan Fisik, Persib Berlatih Dua Kali dalam Sehari
Rabu 16 Oktober 2019
Persib vs Persebaya 2019


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

OTT Bupati Indramayu, Ridwan Kamil: Saya Sudah Ingatkan
Rabu 16 Oktober 2019
OTT Bupati Indramayu