KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix  




Selasa 20 Agustus 2019

14:07 WIB

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
@prfmnews

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
PRFMNewsChannel

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
Rabu 14 Agustus 2019, 09:55 WIB
NASIONAL

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix




KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Foto Oleh : dpr.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi Youtube dan Netflix. Karena Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia.

"Tidak ada dasar hukumnya KPI ingin mengawasi Youtube dan Netflix. KPI hanya berwenang mengawasi lembaga penyiaran TV (Televisi) di Indonesia. Sementara Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang badan hukumnya tidak di Indonesia. Mau diberi sanksi bagaimana oleh KPI? Tidak bisa KPI memberi sanksi kepada mereka,” tegas Evita saat menjawab pertanyaan wartawan di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Beberapa waktu dalam sebuah rapat, kata Evita, pihaknya sempat memberikan pertanyaan apakah KPI mampu jika diberi tugas tambahan mengawasi tv-tv digital yang ada (tidak termasuk Youtube dan Netflix). Pasalnya tv digital ini sudah marak sekali dan tidak ada yang mengawasi. Pengawasannya pun hanya meliputi konten, pengaturan jam tayang, dan sebagainya.

“Tv digital ini tidak ada yang mengawasi. Kita perlu memperluas tanggung jawab KPI untuk tv digital yang berkembang ini, yang tentunya berbadan hukum Indonesia. Adakah konten pornografi, penyebaran radikalisme, atau tayangan infotainment yang jam tayangnya bisa ditonton anak-anak. Pengaturan jam tayang dan lain-lain itu perlu diatur dan dilakukan pengawasan,” jelas legislator dapil Jawa Tengah ini.

Sementara jika ada konten-konten di Youtube dan Netflix yang menganggu pertahanan atau national security Indonesia, bisa menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk meminta pihak terkait menghapus (take down) konten bahkan akun yang membahayakan itu. “Seperti yang pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang men-take down akun-akun yang meresahkan,” pungkasnya.







KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix




 

BERITA TERKAIT


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
 

BERITA PILIHAN


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

 

BERITA LAINNYA

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Diproyeksikan Jadi RSUD, RSKIA Kota Bandung Diharapkan Beroperasi Januari 2020
Selasa 20 Agustus 2019


Aher : Jawa Barat Sudah Siap untuk Pembentukan Beberapa DOB
Selasa 20 Agustus 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Aher Sebut Jawa Barat Mengalami Kemajuan Setiap Tahunnya
Selasa 20 Agustus 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Pemekaran Daerah Harus Perhatikan Potensi PAD DOB
Selasa 20 Agustus 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Pembentukan DOB Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Selasa 20 Agustus 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Selasa 20 Agustus 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix Kini di Cimahi ada Damri dari dan Menuju BIJB Kertajati
Selasa 20 Agustus 2019 KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

 

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
Rabu 14 Agustus 2019, 09:55 WIB
NASIONAL

KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Sumber Foto : dpr.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi Youtube dan Netflix. Karena Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia.

"Tidak ada dasar hukumnya KPI ingin mengawasi Youtube dan Netflix. KPI hanya berwenang mengawasi lembaga penyiaran TV (Televisi) di Indonesia. Sementara Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang badan hukumnya tidak di Indonesia. Mau diberi sanksi bagaimana oleh KPI? Tidak bisa KPI memberi sanksi kepada mereka,” tegas Evita saat menjawab pertanyaan wartawan di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Beberapa waktu dalam sebuah rapat, kata Evita, pihaknya sempat memberikan pertanyaan apakah KPI mampu jika diberi tugas tambahan mengawasi tv-tv digital yang ada (tidak termasuk Youtube dan Netflix). Pasalnya tv digital ini sudah marak sekali dan tidak ada yang mengawasi. Pengawasannya pun hanya meliputi konten, pengaturan jam tayang, dan sebagainya.

“Tv digital ini tidak ada yang mengawasi. Kita perlu memperluas tanggung jawab KPI untuk tv digital yang berkembang ini, yang tentunya berbadan hukum Indonesia. Adakah konten pornografi, penyebaran radikalisme, atau tayangan infotainment yang jam tayangnya bisa ditonton anak-anak. Pengaturan jam tayang dan lain-lain itu perlu diatur dan dilakukan pengawasan,” jelas legislator dapil Jawa Tengah ini.

Sementara jika ada konten-konten di Youtube dan Netflix yang menganggu pertahanan atau national security Indonesia, bisa menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk meminta pihak terkait menghapus (take down) konten bahkan akun yang membahayakan itu. “Seperti yang pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang men-take down akun-akun yang meresahkan,” pungkasnya.






 

BERITA LAINNYA



KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Aher : Jawa Barat Sudah Siap untuk Pembentukan Beberapa DOB
Selasa 20 Agustus 2019
Pemekaran Wilayah Jawa Barat


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Aher Sebut Jawa Barat Mengalami Kemajuan Setiap Tahunnya
Selasa 20 Agustus 2019
HUT Jabar ke-74


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Pemekaran Daerah Harus Perhatikan Potensi PAD DOB
Selasa 20 Agustus 2019
Pemekaran Wilayah Jawa Barat


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Pembentukan DOB Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Selasa 20 Agustus 2019
Pemekaran Wilayah Jawa Barat


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix

Pemekaran Desa Solusi Moratorium DOB di Jawa Barat
Selasa 20 Agustus 2019
Pemekaran Wilayah Jawa Barat


KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix





 

BERITA PILIHAN