Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota  




Selasa 17 September 2019

03:37 WIB

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
@prfmnews

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
PRFMNewsChannel

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Sabtu 17 Agustus 2019, 15:31 WIB
Pemindahan Ibu Kota
Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota




Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

 Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai rencana pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. Ia pun mempertanyakan urgensi dan target yang ingin dicapai pemerintah melalui wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Politisi F-PKS itu menuturkan, sebuah ibu kota harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup. Karenanya, jika diletakkan di daerah yang sumber daya manusianya kurang, tentu tidak akan optimal. 

Pada sisi lain, lanjut Sigit, infrastruktur pendukung di daerah yang masuk dalam daftar calon ibu kota belum memadai. Sehingga pemindahan ibu kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif untuk membangun gedung-gedung pemerintahan dan membutuhkan dana yang cukup. Sementara APBN sangat terbatas.

“Kami sudah mengunjungi daerah-daerah itu, saya kira belum level untuk sebuah ibu kota yang komprehensif. Bagaimana dengan bandaranya? Untuk ibu kota minimal ada bandara sebagai connectivity dengan daerah pendukungnya. Maka kalau alasannya untuk pemerataan penduduk, maka transmigrasi bisa dilakukan. Biayanya lebih kecil,” tutur Sigit dalam keterangan resmi DPR RI.

Meski bukan gagasan baru, Sigit mengakui belum melihat kajian komprehensif pemerintah terkait evaluasi pemindahan ibu kota ini. 

“Kalau pemerintah bilang sudah melakukan kajian komprehensif, mana saya ingin tahu. Mestinya dokumen itu jadi dokumen publik bukan dirahasiakan. Ayolah, DPR diundang untuk terlibat dalam diskusi tentang pemindaha ibu kota ini,” tandasnya.










 

BERITA TERKAIT


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
 

BERITA PILIHAN


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

 

BERITA LAINNYA

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019


KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Senin 16 September 2019 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun
Senin 16 September 2019 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Terima Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Ini Kata Kepala Dishub Kota Bandung
Senin 16 September 2019 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Pengerjaan Flyover Jalan Jakarta-Supratman, Lajur Jalan Jakarta Jadi Menyempit
Senin 16 September 2019 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

 

 

BERITA TERKAIT

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Sabtu 17 Agustus 2019, 15:31 WIB
Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


 Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai rencana pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. Ia pun mempertanyakan urgensi dan target yang ingin dicapai pemerintah melalui wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Politisi F-PKS itu menuturkan, sebuah ibu kota harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup. Karenanya, jika diletakkan di daerah yang sumber daya manusianya kurang, tentu tidak akan optimal. 

Pada sisi lain, lanjut Sigit, infrastruktur pendukung di daerah yang masuk dalam daftar calon ibu kota belum memadai. Sehingga pemindahan ibu kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif untuk membangun gedung-gedung pemerintahan dan membutuhkan dana yang cukup. Sementara APBN sangat terbatas.

“Kami sudah mengunjungi daerah-daerah itu, saya kira belum level untuk sebuah ibu kota yang komprehensif. Bagaimana dengan bandaranya? Untuk ibu kota minimal ada bandara sebagai connectivity dengan daerah pendukungnya. Maka kalau alasannya untuk pemerataan penduduk, maka transmigrasi bisa dilakukan. Biayanya lebih kecil,” tutur Sigit dalam keterangan resmi DPR RI.

Meski bukan gagasan baru, Sigit mengakui belum melihat kajian komprehensif pemerintah terkait evaluasi pemindahan ibu kota ini. 

“Kalau pemerintah bilang sudah melakukan kajian komprehensif, mana saya ingin tahu. Mestinya dokumen itu jadi dokumen publik bukan dirahasiakan. Ayolah, DPR diundang untuk terlibat dalam diskusi tentang pemindaha ibu kota ini,” tandasnya.






 

BERITA LAINNYA



Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019
PERSIB


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau