Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota  




Jumat 24 Januari 2020

00:21 WIB

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
@prfmnews

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
PRFMNewsChannel

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Sabtu 17 Agustus 2019, 15:31 WIB
Pemindahan Ibu Kota
Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota




Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

 Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai rencana pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. Ia pun mempertanyakan urgensi dan target yang ingin dicapai pemerintah melalui wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Politisi F-PKS itu menuturkan, sebuah ibu kota harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup. Karenanya, jika diletakkan di daerah yang sumber daya manusianya kurang, tentu tidak akan optimal. 

Pada sisi lain, lanjut Sigit, infrastruktur pendukung di daerah yang masuk dalam daftar calon ibu kota belum memadai. Sehingga pemindahan ibu kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif untuk membangun gedung-gedung pemerintahan dan membutuhkan dana yang cukup. Sementara APBN sangat terbatas.

“Kami sudah mengunjungi daerah-daerah itu, saya kira belum level untuk sebuah ibu kota yang komprehensif. Bagaimana dengan bandaranya? Untuk ibu kota minimal ada bandara sebagai connectivity dengan daerah pendukungnya. Maka kalau alasannya untuk pemerataan penduduk, maka transmigrasi bisa dilakukan. Biayanya lebih kecil,” tutur Sigit dalam keterangan resmi DPR RI.

Meski bukan gagasan baru, Sigit mengakui belum melihat kajian komprehensif pemerintah terkait evaluasi pemindahan ibu kota ini. 

“Kalau pemerintah bilang sudah melakukan kajian komprehensif, mana saya ingin tahu. Mestinya dokumen itu jadi dokumen publik bukan dirahasiakan. Ayolah, DPR diundang untuk terlibat dalam diskusi tentang pemindaha ibu kota ini,” tandasnya.










 

BERITA TERKAIT


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
 

BERITA PILIHAN


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

 

BERITA LAINNYA

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Bobol Rekening Via Nomor HP, Provider Mesti Perketat Prosedur Penggantian Kartu
Kamis 23 Januari 2020


Soal Pemangkasan Eselon III dan IV, Sekda Kota Bandung Minta SKPD Lakukan Kajian
Kamis 23 Januari 2020 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota INFO PENEMUAN: Mengaku dari Kopo, Balita Ini Diamankan di Bandung Kulon
Kamis 23 Januari 2020 Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

 

 

BERITA TERKAIT

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Sabtu 17 Agustus 2019, 15:31 WIB
Pemindahan Ibu Kota

Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota
Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota


Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


 Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai rencana pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. Ia pun mempertanyakan urgensi dan target yang ingin dicapai pemerintah melalui wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Politisi F-PKS itu menuturkan, sebuah ibu kota harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup. Karenanya, jika diletakkan di daerah yang sumber daya manusianya kurang, tentu tidak akan optimal. 

Pada sisi lain, lanjut Sigit, infrastruktur pendukung di daerah yang masuk dalam daftar calon ibu kota belum memadai. Sehingga pemindahan ibu kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif untuk membangun gedung-gedung pemerintahan dan membutuhkan dana yang cukup. Sementara APBN sangat terbatas.

“Kami sudah mengunjungi daerah-daerah itu, saya kira belum level untuk sebuah ibu kota yang komprehensif. Bagaimana dengan bandaranya? Untuk ibu kota minimal ada bandara sebagai connectivity dengan daerah pendukungnya. Maka kalau alasannya untuk pemerataan penduduk, maka transmigrasi bisa dilakukan. Biayanya lebih kecil,” tutur Sigit dalam keterangan resmi DPR RI.

Meski bukan gagasan baru, Sigit mengakui belum melihat kajian komprehensif pemerintah terkait evaluasi pemindahan ibu kota ini. 

“Kalau pemerintah bilang sudah melakukan kajian komprehensif, mana saya ingin tahu. Mestinya dokumen itu jadi dokumen publik bukan dirahasiakan. Ayolah, DPR diundang untuk terlibat dalam diskusi tentang pemindaha ibu kota ini,” tandasnya.






 

BERITA LAINNYA



Komisi V DPR RI Pertanyakan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020
Pendidikan