Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III  




Jumat 22 November 2019

12:06 WIB

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
@prfmnews

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
PRFMNewsChannel

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
Sabtu 09 November 2019, 19:00 WIB
DPR RI
Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III




Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Foto Oleh : dpr.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Komisi IX DPR RI tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Koordinator bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan yang digelar pada 2 September 2019 lalu. Saat itu, disepakati untuk tidak menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

"Kenaikan iuran tersebut justru akan semakin membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, kami minta Kementerian Kesehatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas III," ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI saat membacakan salah satu kesimpulan rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019) dini hari. 

Pihaknya juga meminta Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan BPJS bidang Kesehatan untuk menyelesaikan data cleansing terhadap 98,8 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena exclusion error dan inclusion error dalam penetapan PBI.

"Kami mendesak BPJS Kesehatan dan Pemerintah untuk memfinalisasi data cleansing sisa data PBI, dan menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2019," ungkap politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemenuhan hak jaminan sosial terhadap banyaknya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri  (PPNPN) yang belum tergabung dalam jaminan sosial. "Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapat jaminan sosial. Maka kami mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mencari penyelesaian pemenuhan hak jaminan sosial bagi PPNPN," tegasnya.  

Komisi IX juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit di seluruh Indonesia. "Selain penyelesaian tunggakan di RS, kami juga meminta Kemenkes untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga ISQua (International Society for Quality in Health Care)," tuturnya. 

Rapat kerja yang selesai pukul 02.00 dini hari itu juga mendesak BPJS Kesehatan untuk mereviu Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga. 

Komisi IX DPR RI kerap mendapat aduan terkait kuranganya kamar untuk peserta BPJS. Untuk itu Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan jumlah tempat tidur Kelas III di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).










 

BERITA TERKAIT


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
 

BERITA PILIHAN


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

 

BERITA LAINNYA

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

PKS: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Usulan Berbahaya
Jumat 22 November 2019


Presiden 3 Periode Diusulkan Masuk Amandemen, Pengamat: Harus Ditolak!
Jumat 22 November 2019 Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III Hari Ini Bandung Raya Berpeluang Diguyur Hujan Ringan Hingga Sedang
Jumat 22 November 2019 Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019 Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III Polres Cimahi Turunkan Ratusan Personel Amankan Pilkades di KBB
Jumat 22 November 2019 Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III Pengamat: Lebih Baik Masa Jabatan Presiden Satu Periode Tapi 10 Tahun
Jumat 22 November 2019 Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019 Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

 

 

BERITA TERKAIT


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rabu 21 Agustus 2019, 22:01 WIB Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Revisi UU PPP
Jumat 30 Agustus 2019, 16:31 WIB Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Daftar Anggota DPR RI Asal Jabar Periode 2019-2024
Minggu 01 September 2019, 17:00 WIB Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019
Selasa 03 September 2019, 14:51 WIB

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
Sabtu 09 November 2019, 19:00 WIB
DPR RI

Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III
Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Sumber Foto : dpr.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Komisi IX DPR RI tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Koordinator bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan yang digelar pada 2 September 2019 lalu. Saat itu, disepakati untuk tidak menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

"Kenaikan iuran tersebut justru akan semakin membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, kami minta Kementerian Kesehatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas III," ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI saat membacakan salah satu kesimpulan rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019) dini hari. 

Pihaknya juga meminta Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan BPJS bidang Kesehatan untuk menyelesaikan data cleansing terhadap 98,8 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena exclusion error dan inclusion error dalam penetapan PBI.

"Kami mendesak BPJS Kesehatan dan Pemerintah untuk memfinalisasi data cleansing sisa data PBI, dan menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2019," ungkap politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemenuhan hak jaminan sosial terhadap banyaknya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri  (PPNPN) yang belum tergabung dalam jaminan sosial. "Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapat jaminan sosial. Maka kami mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mencari penyelesaian pemenuhan hak jaminan sosial bagi PPNPN," tegasnya.  

Komisi IX juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit di seluruh Indonesia. "Selain penyelesaian tunggakan di RS, kami juga meminta Kemenkes untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga ISQua (International Society for Quality in Health Care)," tuturnya. 

Rapat kerja yang selesai pukul 02.00 dini hari itu juga mendesak BPJS Kesehatan untuk mereviu Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga. 

Komisi IX DPR RI kerap mendapat aduan terkait kuranganya kamar untuk peserta BPJS. Untuk itu Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan jumlah tempat tidur Kelas III di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).






 

BERITA LAINNYA



Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

PKS: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Usulan Berbahaya
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Presiden 3 Periode Diusulkan Masuk Amandemen, Pengamat: Harus Ditolak!
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019
UMK Jabar 2020


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Polres Cimahi Turunkan Ratusan Personel Amankan Pilkades di KBB
Jumat 22 November 2019
Pilkades Serentak KBB 2019


Komisi IX DPR RI Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

Pengamat: Lebih Baik Masa Jabatan Presiden Satu Periode Tapi 10 Tahun
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden