Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum  




Sabtu 17 November 2018

02:58 WIB

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum
@prfmnews

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum
PRFMNewsChannel

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum
Rabu 12 September 2018, 20:16 WIB
Jawa Barat

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum
Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum




Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Foto Oleh : Rizky Perdana - PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat dibawah kepemimpinan Brigjen TNI Ahmad Saefudin cacat hukum.

Pasalnya, Brigjen TNI Ahmad Saefudin dinilai telah melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Anggota Forum Jabar Ngahiji Budi Hermansyah mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat Yudha M Saputra mengenai hasil dari kajian yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemprov Jabar.

Budi menjelaskan, ada dua kesimpulan yang sudah dibuat oleh Biro Hukum Pemprov Jabar. Pertama adalah anggota TNI dapat menjadi pengurus KONI sepanjang tidak menempati jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI atau menempati jabatan ASN, selama tidak menjabat struktur di Kedinasan, di TNI atau di ASN bagi TNI aktif atau ASN aktif.

"Ahmad Syaifudin adalah perwira tinggi TNI yang menempati jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang SKN nomor 3 tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Ahmad Syaifudin tidak dapat menjadi pengurus Koni Jawa Barat," kata Budi saat konfrensi pers di Hotel Papandayan Kota Bandung, Rabu (12/9/2018).

Kesimpulan kedua yaitu, mengenai kajian spesifik terhadap posisi Ketua Umum Koni Jawa Barat yang hari ini secara undang-undang telah dilanggar.

"Sangat jelas apapun yang tercantum dalam Surat Keputusan, mulai dari struktur tertinggi sampai terendah itu pengurus tidak boleh merangkap jabatan, hal itu berdasarkan kajian hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Lebih lanjut Budi menceritakan, permintaan yang dilakukan oleh lima pengurus cabang olahraga di Jawa Barat ini, saat pihaknya menggelar silaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat terpilih di Pendopo Kota Bandung.

Silaturahmi tersebut juga kata dia, dihadiri oleh seluruh stakeholder olahraga, baik itu KONI Daerah, maupun para cabang olahraga di Jawa Barat. Dan menghasilkan beberapa poin mengenai peraturan undang-undang yang berkaitan dengan Sistem Keolahragaan Nasional.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu responsif terhadap apa yang menjadi kesimpulan pertemuan kita. Dan permintaan kajian atau telaahan hukum terhadap materi perundang-undangan yang kita diskusikan di Pendopo yang pertama adalah kajian tentang undang-undang nomor 3 pasal 40 tahun 2005 tentang SKN. Disitu dijelaskan bersifat mandiri dan tidak terikat jabatan struktur dan jabatan publik itu kajian perundang-undangan yang pertama," katanya.

"Kedua adalah tentang Peraturan Pemerintah nomor 16 pasal 56 Tahun 2017. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari pasal 56 ayat 1," tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum lima pengurus cabang olahraga di Jawa Barat Agus Sihombing mengatakan, penolakan terhadap Ahmad Saefudin ini sudah dilakukan semenjak dilantiknya menjadi Ketua KONI Jawa Barat.

Ada beberapa penolakan yang dilakukan oleh Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat, dan juga pelaporan dari mantan Wakil Bendahara KONI Jabar Abu Bakar. Namun hasil dari gugatan tersebut tidak menemui titik akhir.

"Sudah ada yang menyuarakan bahwa ada pelanggaran yaitu dengan adanya Forum Penyelamat Olahraga itu sudah disuarakan, sudah ada juga pelaporan yang dilakukan oleh Abu Bakar mantan Wakil bendahara Koni Jawa Barat melaporkan kepada institusi TNI, artinya dari semenjak tahun 2014 itu sudah sering dipersoalkan hanya memang belum berhasil saja," kata Agus.

Sehingga kata Agus, dari hasil kajian Biro Pemerintahan Pemprov Jabar, Kadispora Jabar mengatakan, bahwa kepengurusan Ketua KONI Jabar yang dipimpin oleh Ahmad Saefudin cata secara hukum.

"Menurut Kadispora bahwa Ahmad Saefudin tidak bisa lagi menjadi pengurus Koni Jawa Barat, sejak beliau dilantik pun hari ini secara tegas pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Kadispora ini sudah jelas jawabannya bahwa seharusnya dari dulu semenjak dia menjadi ketua KONI sudah cacat," pungkasnya.

Untuk diketahui, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori), telah menerima gugatan dari lima pengurus cabang olahraga di Jawa Barat.

Kelima pengurus tersebut adalah, Pengurus Cabang Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jawa Barat, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Jabar, Persatuan Soft Tennis Indonesia (Pesti) Jabar, Wushu Jabar, dan Persatuan Gerak Jalan (PGJ) Jabar.

Gugatan yang dilayangkan oleh kelima pengurus cabor di Jabar ini ialah, meminta untuk dibatalkannya SK Ahmad Syaifudin sebagai Ketua KONI Jawa Barat 2014-2018, yang masih berlatar belakang militer aktif.



Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

 

BERITA TERKAIT


Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum
 

BERITA PILIHAN


Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

 

BERITA LAINNYA

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Pengamat: Dibutuhkan Konsistensi untuk Menimbulkan Efek Jera
Jumat 16 November 2018


Pengamat: Dibutuhkan Konsistensi untuk Menimbulkan Efek Jera
Jumat 16 November 2018 Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum Potret Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pemilu Serentak 2019
Jumat 16 November 2018 Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum Anggota DPR Sebut Pengelolaan Museum Perlu Dioptimalkan
Jumat 16 November 2018 Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum Lindungi Anak dari Jaringan Terorisme dan Paham Radikalisme
Jumat 16 November 2018 Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum Laga PSM vs Persija Berakhir Imbang, Persib Masih Berpeluang Juara
Jumat 16 November 2018 Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum Laga PSM vs Persija Berakhir Imbang, Persib Masih Berpeluang Juara
Jumat 16 November 2018 Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

 

 

BERITA TERKAIT


Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Update Kondisi Pengungsi Banjir Bandang
Jumat 23 September 2016, 18:35 WIB Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Menjadi Provinsi Terbaik, Aher Bersyukur
Jumat 23 September 2016, 19:29 WIB Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Banjir Hari Kelima, Pengungsi Mulai Terserang Sakit
Sabtu 24 September 2016, 17:09 WIB Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Menteri BUMN : Jalur KA Bandung-Ciwidey Bakal Aktif Lagi
Minggu 25 September 2016, 23:16 WIB

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum
Rabu 12 September 2018, 20:16 WIB
Jawa Barat

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum
Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum


Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Rizky Perdana - PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat dibawah kepemimpinan Brigjen TNI Ahmad Saefudin cacat hukum.

Pasalnya, Brigjen TNI Ahmad Saefudin dinilai telah melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Anggota Forum Jabar Ngahiji Budi Hermansyah mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat Yudha M Saputra mengenai hasil dari kajian yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemprov Jabar.

Budi menjelaskan, ada dua kesimpulan yang sudah dibuat oleh Biro Hukum Pemprov Jabar. Pertama adalah anggota TNI dapat menjadi pengurus KONI sepanjang tidak menempati jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI atau menempati jabatan ASN, selama tidak menjabat struktur di Kedinasan, di TNI atau di ASN bagi TNI aktif atau ASN aktif.

"Ahmad Syaifudin adalah perwira tinggi TNI yang menempati jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang SKN nomor 3 tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Ahmad Syaifudin tidak dapat menjadi pengurus Koni Jawa Barat," kata Budi saat konfrensi pers di Hotel Papandayan Kota Bandung, Rabu (12/9/2018).

Kesimpulan kedua yaitu, mengenai kajian spesifik terhadap posisi Ketua Umum Koni Jawa Barat yang hari ini secara undang-undang telah dilanggar.

"Sangat jelas apapun yang tercantum dalam Surat Keputusan, mulai dari struktur tertinggi sampai terendah itu pengurus tidak boleh merangkap jabatan, hal itu berdasarkan kajian hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Lebih lanjut Budi menceritakan, permintaan yang dilakukan oleh lima pengurus cabang olahraga di Jawa Barat ini, saat pihaknya menggelar silaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat terpilih di Pendopo Kota Bandung.

Silaturahmi tersebut juga kata dia, dihadiri oleh seluruh stakeholder olahraga, baik itu KONI Daerah, maupun para cabang olahraga di Jawa Barat. Dan menghasilkan beberapa poin mengenai peraturan undang-undang yang berkaitan dengan Sistem Keolahragaan Nasional.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu responsif terhadap apa yang menjadi kesimpulan pertemuan kita. Dan permintaan kajian atau telaahan hukum terhadap materi perundang-undangan yang kita diskusikan di Pendopo yang pertama adalah kajian tentang undang-undang nomor 3 pasal 40 tahun 2005 tentang SKN. Disitu dijelaskan bersifat mandiri dan tidak terikat jabatan struktur dan jabatan publik itu kajian perundang-undangan yang pertama," katanya.

"Kedua adalah tentang Peraturan Pemerintah nomor 16 pasal 56 Tahun 2017. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari pasal 56 ayat 1," tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum lima pengurus cabang olahraga di Jawa Barat Agus Sihombing mengatakan, penolakan terhadap Ahmad Saefudin ini sudah dilakukan semenjak dilantiknya menjadi Ketua KONI Jawa Barat.

Ada beberapa penolakan yang dilakukan oleh Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat, dan juga pelaporan dari mantan Wakil Bendahara KONI Jabar Abu Bakar. Namun hasil dari gugatan tersebut tidak menemui titik akhir.

"Sudah ada yang menyuarakan bahwa ada pelanggaran yaitu dengan adanya Forum Penyelamat Olahraga itu sudah disuarakan, sudah ada juga pelaporan yang dilakukan oleh Abu Bakar mantan Wakil bendahara Koni Jawa Barat melaporkan kepada institusi TNI, artinya dari semenjak tahun 2014 itu sudah sering dipersoalkan hanya memang belum berhasil saja," kata Agus.

Sehingga kata Agus, dari hasil kajian Biro Pemerintahan Pemprov Jabar, Kadispora Jabar mengatakan, bahwa kepengurusan Ketua KONI Jabar yang dipimpin oleh Ahmad Saefudin cata secara hukum.

"Menurut Kadispora bahwa Ahmad Saefudin tidak bisa lagi menjadi pengurus Koni Jawa Barat, sejak beliau dilantik pun hari ini secara tegas pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Kadispora ini sudah jelas jawabannya bahwa seharusnya dari dulu semenjak dia menjadi ketua KONI sudah cacat," pungkasnya.

Untuk diketahui, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori), telah menerima gugatan dari lima pengurus cabang olahraga di Jawa Barat.

Kelima pengurus tersebut adalah, Pengurus Cabang Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jawa Barat, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Jabar, Persatuan Soft Tennis Indonesia (Pesti) Jabar, Wushu Jabar, dan Persatuan Gerak Jalan (PGJ) Jabar.

Gugatan yang dilayangkan oleh kelima pengurus cabor di Jabar ini ialah, meminta untuk dibatalkannya SK Ahmad Syaifudin sebagai Ketua KONI Jawa Barat 2014-2018, yang masih berlatar belakang militer aktif.



 

BERITA LAINNYA



Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum

 

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kepengurusan KONI Jabar dibawah Brigjen Ahmad Saefudin Dinilai Cacat Hukum