Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna  




Jumat 24 Januari 2020

00:19 WIB

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna
@prfmnews

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna
PRFMNewsChannel

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna
Minggu 18 Agustus 2019, 22:51 WIB
Polemik Balai Wyata Guna
Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna
Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna




Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Foto Oleh : Galamedianews

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung menyebut ada "Salah Tafsir" dalam menyikapi Surat balasan kementerian sosial yang menolak permohonan hibah tanah dan bangunan untuk SLBN A Kota Bandung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam surat tersebut, Menteri Sosial Agus Gumiwang meminta agar Pemprov Jabar segera mencari lokasi baru bila ingin membuat panti atau balai serupa Wyata Guna.

Untung menambahkan, surat tersebut hanya mempertegas kesepakatan pinjam pakai gedung SLBN A milik pusat oleh Pemprov Jawa Barat. Namun ia menyayangkan, ada yang menganggap surat tersebut berupa "pengusiran" kepada warga yang telah lama berdiam di Balai (dulunya panti) Wyata Guna.

Hal ini dipastikan Untung setelah pihaknya berkonsultasi terkait masalah ini dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kemensos yang membawahi Balai Wyata Guna minggu lalu.

"Konsultasi ini terkait dengan nasib anak didik kita, nasib guru-gurunya, kemudian ada aspek-aspek lain yang ingin kita konfirmasi, karena informasi baru sepihak terkait keberadaan sekolah tersebut," kata Untung saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu (18/8/2019).

Menurut Untung, Dirjen Rehsos menyebut bahwa perubahan panti menjadi balai merupakan ketentuan perundang-undangan sehingga ada penyesuaian. Kemudian, lanjut Untung, ternyata Kemensos dengan Pemprov sudah melakukan kerja sama yaitu kesepakatan pinjam pakai bangunan SLBA untuk digunakan sebagai kegiatan pendidikan selama 5 tahun kedepan pada bulan Februari 2019 lalu.

"Setelah 5 tahun dievaluasi, dalam klausul masih bisa diperpanjang 5 tahun lagi. Jadi clear gedung dan lahan milik pusat," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemerintah pusat sudah mempersilahkan Pemprov untuk menggunakan bangunan itu untuk 5 tahun kedepan. Namun yang menjadi persoalan, kata Untung, tiba-tiba bulan Juli 2019 lalu, Pemprov mengajukan surat permohonan kepada Kemensos agar gedung dan lahannya dihibahkan ke Pemprov. Persoalan ini menurut Untung, memberi kesan di Internal Pemprov tidak ada koordinasi. 

"Akibat seperti tidak ada koordinasi, Gubernur terkesan tidak tahu ada kesepakatan (pinjam gedung) itu, padahal kesepakatan yang ditanda tangani oleh pak Sekda itu dipastikan mewakili pemerintah Provinsi," tambahnya.

Untung menuturkan, adanya permohonan hibah membuat kementerian sosial "Bingung" karena sudah ada kesepakatan meminjam gedung sebelumnya. Bahkan Kemensos meminta agar Pemprov Jabar menyiapkan gedung sendiri bila ingin membuat panti serupa Wyata Guna karena lahan gedung milik pemerintah pusat.

Ia pun meminta Pemprov Jabar tetap memanfaatkan kesepakatan pinjam pakai Gedung SLBN A Kota Bandung dengan Kemensos. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan situasi kembali kondusif. 

Kemudian apabila Pemprov Jabar tak mampu membuat atau menyiapkan gedung sendiri untuk balai, lanjut Untung, lebih baik Pemprov memperpanjang kontrak pinjam pakai gedung. 

"Bahwa nantinya satu ruangan digunakan 3 kelas, tergantung kondisi saja. Yang jelas sesungguhnya tidak seheboh yang diberitakan. Masalah ini perlu dukungan semua pihak, dan kepentingan lebih besar harus diutamakan, " pungkasnya. 










 

BERITA TERKAIT


Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna
 

BERITA PILIHAN


Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

 

BERITA LAINNYA

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

Bobol Rekening Via Nomor HP, Provider Mesti Perketat Prosedur Penggantian Kartu
Kamis 23 Januari 2020


Soal Pemangkasan Eselon III dan IV, Sekda Kota Bandung Minta SKPD Lakukan Kajian
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna INFO PENEMUAN: Mengaku dari Kopo, Balita Ini Diamankan di Bandung Kulon
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

 

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna
Minggu 18 Agustus 2019, 22:51 WIB
Polemik Balai Wyata Guna

Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna
Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna


Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Sumber Foto : Galamedianews


BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung menyebut ada "Salah Tafsir" dalam menyikapi Surat balasan kementerian sosial yang menolak permohonan hibah tanah dan bangunan untuk SLBN A Kota Bandung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam surat tersebut, Menteri Sosial Agus Gumiwang meminta agar Pemprov Jabar segera mencari lokasi baru bila ingin membuat panti atau balai serupa Wyata Guna.

Untung menambahkan, surat tersebut hanya mempertegas kesepakatan pinjam pakai gedung SLBN A milik pusat oleh Pemprov Jawa Barat. Namun ia menyayangkan, ada yang menganggap surat tersebut berupa "pengusiran" kepada warga yang telah lama berdiam di Balai (dulunya panti) Wyata Guna.

Hal ini dipastikan Untung setelah pihaknya berkonsultasi terkait masalah ini dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kemensos yang membawahi Balai Wyata Guna minggu lalu.

"Konsultasi ini terkait dengan nasib anak didik kita, nasib guru-gurunya, kemudian ada aspek-aspek lain yang ingin kita konfirmasi, karena informasi baru sepihak terkait keberadaan sekolah tersebut," kata Untung saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu (18/8/2019).

Menurut Untung, Dirjen Rehsos menyebut bahwa perubahan panti menjadi balai merupakan ketentuan perundang-undangan sehingga ada penyesuaian. Kemudian, lanjut Untung, ternyata Kemensos dengan Pemprov sudah melakukan kerja sama yaitu kesepakatan pinjam pakai bangunan SLBA untuk digunakan sebagai kegiatan pendidikan selama 5 tahun kedepan pada bulan Februari 2019 lalu.

"Setelah 5 tahun dievaluasi, dalam klausul masih bisa diperpanjang 5 tahun lagi. Jadi clear gedung dan lahan milik pusat," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemerintah pusat sudah mempersilahkan Pemprov untuk menggunakan bangunan itu untuk 5 tahun kedepan. Namun yang menjadi persoalan, kata Untung, tiba-tiba bulan Juli 2019 lalu, Pemprov mengajukan surat permohonan kepada Kemensos agar gedung dan lahannya dihibahkan ke Pemprov. Persoalan ini menurut Untung, memberi kesan di Internal Pemprov tidak ada koordinasi. 

"Akibat seperti tidak ada koordinasi, Gubernur terkesan tidak tahu ada kesepakatan (pinjam gedung) itu, padahal kesepakatan yang ditanda tangani oleh pak Sekda itu dipastikan mewakili pemerintah Provinsi," tambahnya.

Untung menuturkan, adanya permohonan hibah membuat kementerian sosial "Bingung" karena sudah ada kesepakatan meminjam gedung sebelumnya. Bahkan Kemensos meminta agar Pemprov Jabar menyiapkan gedung sendiri bila ingin membuat panti serupa Wyata Guna karena lahan gedung milik pemerintah pusat.

Ia pun meminta Pemprov Jabar tetap memanfaatkan kesepakatan pinjam pakai Gedung SLBN A Kota Bandung dengan Kemensos. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan situasi kembali kondusif. 

Kemudian apabila Pemprov Jabar tak mampu membuat atau menyiapkan gedung sendiri untuk balai, lanjut Untung, lebih baik Pemprov memperpanjang kontrak pinjam pakai gedung. 

"Bahwa nantinya satu ruangan digunakan 3 kelas, tergantung kondisi saja. Yang jelas sesungguhnya tidak seheboh yang diberitakan. Masalah ini perlu dukungan semua pihak, dan kepentingan lebih besar harus diutamakan, " pungkasnya. 






 

BERITA LAINNYA



Dewan Sebut Ada Salah Tafsir dalam Masalah Balai Wyata Guna

Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020
Pendidikan