Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT  




Kamis 23 Januari 2020

22:17 WIB

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
@prfmnews

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
PRFMNewsChannel

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Selasa 10 September 2019, 17:07 WIB
DPR RI
Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT




Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

Foto: Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai pagu anggaran tahun 2020 yang dialokasikan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)  masih sangat minim. Padahal, kementerian tersebut merupakan salah satu ujung tombak dalam pembangunan desa.

“Sangat kita sesalkan anggaran Kemendes PDTT sangat minim, kurang lebih hanya setengahnya yang terealisasi, ungkap Novita usai rapat dengan jajaran Kemendes PDTT di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). 

Diketahui, pagu anggaran Kemendes PDTT tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,49 triliun, atau kekurangan Rp 3,9 triliun dari pagu kebutuhan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, 70 persen wilayah Indonesia adalah desa, sehingga semangat pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran harus didukung dengan realisasi anggaran yang mencukupi. 

“Karena itu kami berharap, Kementerian Desa dapat memberikan manfaat lebih bagi desa, agar ekonomi di desa dapat berputar dan bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka," paparnya.

Ia menambahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan salah satu program pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat  guna meningkatkan perekonomian desa. Terkait hal itu, Novita mengimbau Kementerian tersebut untuk melalukan penyederhanaan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan BUMdes dengan mengutamakan peran pemerintahan desa.

“Pengawasan BUMdes juga harus benar-benar efektif. Bisa dipantau desa mana yang sudah memiliki sistem yang baik dan yang belum dievaluasi,” sambungnya. 

Sementara itu terkait rekrutmen pendamping desa, ia berpesan agar proses rekrutmen bersifat transparan dan tidak dipolitisasi. Menurutnya, pendamping desa seharusnya putera daerah yang memang memiliki kapasitas serta memahami dengan baik desa tersebut.

“Rekrutmen pendamping desa ini masih PR bersama. Harapan saya pendamping desa itu adalah orang yang betul-betul memahami dan menguasai wilayah tersebut,  bukan cabutan dari yang lain. Jangan sampai pendamping desa, justru tidak paham dengan potensi desa tersebut. Hal ini juga untuk meminimalisir konflik, karena tidak akan ada iri-irian dengan perangkat desa lainnya," tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.










 

BERITA TERKAIT


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
 

BERITA PILIHAN


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

 

BERITA LAINNYA

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Bobol Rekening Via Nomor HP, Provider Mesti Perketat Prosedur Penggantian Kartu
Kamis 23 Januari 2020


Soal Pemangkasan Eselon III dan IV, Sekda Kota Bandung Minta SKPD Lakukan Kajian
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT INFO PENEMUAN: Mengaku dari Kopo, Balita Ini Diamankan di Bandung Kulon
Kamis 23 Januari 2020 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

 

 

BERITA TERKAIT


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rabu 21 Agustus 2019, 22:01 WIB Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Revisi UU PPP
Jumat 30 Agustus 2019, 16:31 WIB Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Daftar Anggota DPR RI Asal Jabar Periode 2019-2024
Minggu 01 September 2019, 17:00 WIB Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019
Selasa 03 September 2019, 14:51 WIB

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Selasa 10 September 2019, 17:07 WIB
DPR RI

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


Foto: Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai pagu anggaran tahun 2020 yang dialokasikan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)  masih sangat minim. Padahal, kementerian tersebut merupakan salah satu ujung tombak dalam pembangunan desa.

“Sangat kita sesalkan anggaran Kemendes PDTT sangat minim, kurang lebih hanya setengahnya yang terealisasi, ungkap Novita usai rapat dengan jajaran Kemendes PDTT di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). 

Diketahui, pagu anggaran Kemendes PDTT tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,49 triliun, atau kekurangan Rp 3,9 triliun dari pagu kebutuhan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, 70 persen wilayah Indonesia adalah desa, sehingga semangat pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran harus didukung dengan realisasi anggaran yang mencukupi. 

“Karena itu kami berharap, Kementerian Desa dapat memberikan manfaat lebih bagi desa, agar ekonomi di desa dapat berputar dan bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka," paparnya.

Ia menambahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan salah satu program pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat  guna meningkatkan perekonomian desa. Terkait hal itu, Novita mengimbau Kementerian tersebut untuk melalukan penyederhanaan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan BUMdes dengan mengutamakan peran pemerintahan desa.

“Pengawasan BUMdes juga harus benar-benar efektif. Bisa dipantau desa mana yang sudah memiliki sistem yang baik dan yang belum dievaluasi,” sambungnya. 

Sementara itu terkait rekrutmen pendamping desa, ia berpesan agar proses rekrutmen bersifat transparan dan tidak dipolitisasi. Menurutnya, pendamping desa seharusnya putera daerah yang memang memiliki kapasitas serta memahami dengan baik desa tersebut.

“Rekrutmen pendamping desa ini masih PR bersama. Harapan saya pendamping desa itu adalah orang yang betul-betul memahami dan menguasai wilayah tersebut,  bukan cabutan dari yang lain. Jangan sampai pendamping desa, justru tidak paham dengan potensi desa tersebut. Hal ini juga untuk meminimalisir konflik, karena tidak akan ada iri-irian dengan perangkat desa lainnya," tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.






 

BERITA LAINNYA



Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020
Pendidikan