Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT  




Selasa 17 September 2019

04:05 WIB

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
@prfmnews

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
PRFMNewsChannel

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Selasa 10 September 2019, 17:07 WIB
DPR RI
Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT




Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

Foto: Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai pagu anggaran tahun 2020 yang dialokasikan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)  masih sangat minim. Padahal, kementerian tersebut merupakan salah satu ujung tombak dalam pembangunan desa.

“Sangat kita sesalkan anggaran Kemendes PDTT sangat minim, kurang lebih hanya setengahnya yang terealisasi, ungkap Novita usai rapat dengan jajaran Kemendes PDTT di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). 

Diketahui, pagu anggaran Kemendes PDTT tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,49 triliun, atau kekurangan Rp 3,9 triliun dari pagu kebutuhan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, 70 persen wilayah Indonesia adalah desa, sehingga semangat pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran harus didukung dengan realisasi anggaran yang mencukupi. 

“Karena itu kami berharap, Kementerian Desa dapat memberikan manfaat lebih bagi desa, agar ekonomi di desa dapat berputar dan bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka," paparnya.

Ia menambahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan salah satu program pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat  guna meningkatkan perekonomian desa. Terkait hal itu, Novita mengimbau Kementerian tersebut untuk melalukan penyederhanaan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan BUMdes dengan mengutamakan peran pemerintahan desa.

“Pengawasan BUMdes juga harus benar-benar efektif. Bisa dipantau desa mana yang sudah memiliki sistem yang baik dan yang belum dievaluasi,” sambungnya. 

Sementara itu terkait rekrutmen pendamping desa, ia berpesan agar proses rekrutmen bersifat transparan dan tidak dipolitisasi. Menurutnya, pendamping desa seharusnya putera daerah yang memang memiliki kapasitas serta memahami dengan baik desa tersebut.

“Rekrutmen pendamping desa ini masih PR bersama. Harapan saya pendamping desa itu adalah orang yang betul-betul memahami dan menguasai wilayah tersebut,  bukan cabutan dari yang lain. Jangan sampai pendamping desa, justru tidak paham dengan potensi desa tersebut. Hal ini juga untuk meminimalisir konflik, karena tidak akan ada iri-irian dengan perangkat desa lainnya," tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.










 

BERITA TERKAIT


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
 

BERITA PILIHAN


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

 

BERITA LAINNYA

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019


KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis
Senin 16 September 2019 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun
Senin 16 September 2019 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Terima Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Ini Kata Kepala Dishub Kota Bandung
Senin 16 September 2019 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Pengerjaan Flyover Jalan Jakarta-Supratman, Lajur Jalan Jakarta Jadi Menyempit
Senin 16 September 2019 Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

 

 

BERITA TERKAIT


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rabu 21 Agustus 2019, 22:01 WIB Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Revisi UU PPP
Jumat 30 Agustus 2019, 16:31 WIB Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Daftar Anggota DPR RI Asal Jabar Periode 2019-2024
Minggu 01 September 2019, 17:00 WIB Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019
Selasa 03 September 2019, 14:51 WIB

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Selasa 10 September 2019, 17:07 WIB
DPR RI

Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT
Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


Foto: Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai pagu anggaran tahun 2020 yang dialokasikan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)  masih sangat minim. Padahal, kementerian tersebut merupakan salah satu ujung tombak dalam pembangunan desa.

“Sangat kita sesalkan anggaran Kemendes PDTT sangat minim, kurang lebih hanya setengahnya yang terealisasi, ungkap Novita usai rapat dengan jajaran Kemendes PDTT di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). 

Diketahui, pagu anggaran Kemendes PDTT tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,49 triliun, atau kekurangan Rp 3,9 triliun dari pagu kebutuhan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, 70 persen wilayah Indonesia adalah desa, sehingga semangat pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran harus didukung dengan realisasi anggaran yang mencukupi. 

“Karena itu kami berharap, Kementerian Desa dapat memberikan manfaat lebih bagi desa, agar ekonomi di desa dapat berputar dan bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka," paparnya.

Ia menambahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan salah satu program pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat  guna meningkatkan perekonomian desa. Terkait hal itu, Novita mengimbau Kementerian tersebut untuk melalukan penyederhanaan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan BUMdes dengan mengutamakan peran pemerintahan desa.

“Pengawasan BUMdes juga harus benar-benar efektif. Bisa dipantau desa mana yang sudah memiliki sistem yang baik dan yang belum dievaluasi,” sambungnya. 

Sementara itu terkait rekrutmen pendamping desa, ia berpesan agar proses rekrutmen bersifat transparan dan tidak dipolitisasi. Menurutnya, pendamping desa seharusnya putera daerah yang memang memiliki kapasitas serta memahami dengan baik desa tersebut.

“Rekrutmen pendamping desa ini masih PR bersama. Harapan saya pendamping desa itu adalah orang yang betul-betul memahami dan menguasai wilayah tersebut,  bukan cabutan dari yang lain. Jangan sampai pendamping desa, justru tidak paham dengan potensi desa tersebut. Hal ini juga untuk meminimalisir konflik, karena tidak akan ada iri-irian dengan perangkat desa lainnya," tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.






 

BERITA LAINNYA



Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Gol ke Gawang Tira Kabo Lecut Motivasi Kuipers
Senin 16 September 2019
PERSIB


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

KLHK Terus Upayakan Pemadaman Karhutla di Sumatera dan Kalimantan
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau


Dewan Kritisi Anggaran Kemendes PDTT

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau