BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif  




Rabu 13 November 2019

21:42 WIB

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif
@prfmnews

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif
PRFMNewsChannel

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif
Kamis 27 Juni 2019, 01:04 WIB
NASIONAL
BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif
BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif




BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Ilustrasi - Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PRFM) - Masyarakat Indonesia yang majemuk dan kohesif sebaiknya tidak dipecah berdasarkan huniannya. Justru komplek hunian harus menjadi tempat berinteraksi masyarakat dari berbagai etnis, agama, dan ras. 

Untuk itu, Bank Tabungan Negara (BTN) yang memberi kredit perumahan bagi rakyat diharapkan tak membangun perumahan eksklusif untuk etnis dan agama tertentu.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengemukakan hal itu saat mengikuti rapat Komisi XI DPR RI dengan Dirut BTN Maryono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019). 

“BTN harus aktif menenun kebangsaan. Ada kecenderungan saat ini masyarakat mulai eksklusif, karena membangun perumahan secara tertutup hanya untuk agama dan etnis tertentu. Ini tidak membangun kohesivitas masyarakat. Akhirnya masyarakat terbelah,” katanya.

Ketika tidak ada interaksi antarkomunitas masyarakat karena tersekat oleh eksklusivitas perumahan, maka muncul kecurigaan yang menimbulkan resistensi konflik di tengah masyarakat. 

Politisi PDI-Perjuangan itu memberi contoh kebijakan pembangunan perumahan di Singapura. Di sana, ada kebijakan membangun perumahan yang membaurkan masyarakat dari semua golongan, baik agama mauput etnis. 

Pemerintah Singapura mengawasi hal ini dengan ketat agar masyarakatnya tetap bergaul dengan beragam etnis dan agama. 

Kebijakan yang sama juga diterapkan di Selandia Baru dan Eropa. 

“Mudah-mudahan BTN bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan Singapura dan Eropa yang membangun rumah penuh manfaat bagi persatuan Indonesia,” harap Eva.

Sementara itu, politisi dari dapil Jatim VI ini merupakan anggota Pansus yang merumuskan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU tersebut mengamanatkan agar ada kebijakan yang membaurkan masyarakat tanpa mengenal resistensi ras dan etnis.

Sayangnya, hingga kini UU tersebut belum dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP).

 “BTN harus masuk ke dalam praktik yang sangat kita butuhkan ini. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Singapura memasatikan bahwa setiap perumahan dan apartemen tidak boleh eksklusif. Tapi, harus terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Di Singapura 60 persen China, India 20 persen, dan Melayu 20 persen. Kalau seorang India mau menjual apartemennya, yang beli harus orang India supaya tidak didominasi oleh etnis lain,” ungkap Eva.

Dengan demikian, pihaknya menyerukan agar BTN sebagai penyalur kredit perumahan bagi rakyat, tidak membiayai proyek perumahan eksklusif yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras, etnis, dan agama.










 

BERITA TERKAIT


BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif
 

BERITA PILIHAN


BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

 

BERITA LAINNYA

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

Pemkot Bakal Labeli Gedung Bertingkat
Rabu 13 November 2019


Pemprov Jabar Pastikan Tidak Ada "Desa Hantu" di Wilayahnya
Rabu 13 November 2019 BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif Tingkatkan Diplomasi Ekonomi Melalui Pasar Domestik
Rabu 13 November 2019 BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif Yana Harap Wacana Penghapusan Eselon III dan IV Dikaji Serius
Rabu 13 November 2019 BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019 BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif Pelatih Arema FC Mengaku Sulit Cari Pengganti Hamka Hamzah
Rabu 13 November 2019 BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif Jokowi Imbau Layani Investasi Secepat Mungkin
Rabu 13 November 2019 BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

 

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif
Kamis 27 Juni 2019, 01:04 WIB
NASIONAL

BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif
BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif


BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Ilustrasi - Pikiran Rakyat


JAKARTA, (PRFM) - Masyarakat Indonesia yang majemuk dan kohesif sebaiknya tidak dipecah berdasarkan huniannya. Justru komplek hunian harus menjadi tempat berinteraksi masyarakat dari berbagai etnis, agama, dan ras. 

Untuk itu, Bank Tabungan Negara (BTN) yang memberi kredit perumahan bagi rakyat diharapkan tak membangun perumahan eksklusif untuk etnis dan agama tertentu.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengemukakan hal itu saat mengikuti rapat Komisi XI DPR RI dengan Dirut BTN Maryono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019). 

“BTN harus aktif menenun kebangsaan. Ada kecenderungan saat ini masyarakat mulai eksklusif, karena membangun perumahan secara tertutup hanya untuk agama dan etnis tertentu. Ini tidak membangun kohesivitas masyarakat. Akhirnya masyarakat terbelah,” katanya.

Ketika tidak ada interaksi antarkomunitas masyarakat karena tersekat oleh eksklusivitas perumahan, maka muncul kecurigaan yang menimbulkan resistensi konflik di tengah masyarakat. 

Politisi PDI-Perjuangan itu memberi contoh kebijakan pembangunan perumahan di Singapura. Di sana, ada kebijakan membangun perumahan yang membaurkan masyarakat dari semua golongan, baik agama mauput etnis. 

Pemerintah Singapura mengawasi hal ini dengan ketat agar masyarakatnya tetap bergaul dengan beragam etnis dan agama. 

Kebijakan yang sama juga diterapkan di Selandia Baru dan Eropa. 

“Mudah-mudahan BTN bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan Singapura dan Eropa yang membangun rumah penuh manfaat bagi persatuan Indonesia,” harap Eva.

Sementara itu, politisi dari dapil Jatim VI ini merupakan anggota Pansus yang merumuskan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU tersebut mengamanatkan agar ada kebijakan yang membaurkan masyarakat tanpa mengenal resistensi ras dan etnis.

Sayangnya, hingga kini UU tersebut belum dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP).

 “BTN harus masuk ke dalam praktik yang sangat kita butuhkan ini. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Singapura memasatikan bahwa setiap perumahan dan apartemen tidak boleh eksklusif. Tapi, harus terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Di Singapura 60 persen China, India 20 persen, dan Melayu 20 persen. Kalau seorang India mau menjual apartemennya, yang beli harus orang India supaya tidak didominasi oleh etnis lain,” ungkap Eva.

Dengan demikian, pihaknya menyerukan agar BTN sebagai penyalur kredit perumahan bagi rakyat, tidak membiayai proyek perumahan eksklusif yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras, etnis, dan agama.






 

BERITA LAINNYA



BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

Pemkot Bakal Labeli Gedung Bertingkat
Rabu 13 November 2019
Kota Bandung


BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

Yana Harap Wacana Penghapusan Eselon III dan IV Dikaji Serius
Rabu 13 November 2019
Pemangkasan Eselon


BTN Diharapkan Tak Bangun Perumahan Eksklusif

Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019
Pornas ke-15 Bangka Belitung