Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu  




Jumat 24 Januari 2020

01:02 WIB

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
@prfmnews

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
PRFMNewsChannel

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
Jumat 25 Januari 2019, 18:04 WIB
Pemilu 2019
Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu




Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Foto Oleh : Rizky Perdana/PRFM

BANDUNG, (PRFM) – Tabloid Indonesia Barokah ditemukan tersebar di 20 kabupaten/kota Jawa barat. Tabloid ini belakangan ramai diperbincangkan masyarakat karena kontennya dinilai menyudutkan salah satu kubu Pilpres 2019. 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji produk dan konten tabloid Indonesia Barokah. Pihaknya menegaskan tidak dapat menemukan kantor redaksi alias alamat fiktif.

“Dalam konteksi itu Bawaslu ambil langkah pencegahan. Kami bentuk tim kajian berkaitan dengan produk tabloid, lalu konten dalam tabloid sesuai Undang-Undang,” ujar Abdullah di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Bandung, Jumat (25/1/2019).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu menyatakan konten tabloid mirip “Obor Rakyat” itu tidak terdapat unsur yang dianggap melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. 

“Kaitan dalam materi konteks Pemilu, tidak terdapat unsur yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017,” tambahnya.

Bawaslu pun menyerahkan konteks ini kepada Dewan Pers, mengingat tabloid adalah produk jurnalistik dan peredaran serta pemberitaannya diatur oleh Undang-Undang Pers. 

“Berkaian dengan materi ini, maka harus dinilai berdasarkan etika dan regulasi jurnalistik dari Dewan Pers, soal pemberitaan kampanye di media massa harus mengacu pada Pasal 289 ayat 2 UU 7 tahun 2017, PKPU 23 tahun 2018 media cetak dalam menyiarkan pesan kampanye harus mengindahkan kaidah etika jurnalistik,” tandasnya.










 

BERITA TERKAIT


Pemilu 2019 Diperkirakan Lebih Rumit

Selasa 25 September 2018

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
 

BERITA PILIHAN


Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

 

BERITA LAINNYA

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Bobol Rekening Via Nomor HP, Provider Mesti Perketat Prosedur Penggantian Kartu
Kamis 23 Januari 2020


Soal Pemangkasan Eselon III dan IV, Sekda Kota Bandung Minta SKPD Lakukan Kajian
Kamis 23 Januari 2020 Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu Alhamdulillah, Azril Kembali Bertemu Keluarganya
Kamis 23 Januari 2020 Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020 Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu INFO PENEMUAN: Mengaku dari Kopo, Balita Ini Diamankan di Bandung Kulon
Kamis 23 Januari 2020 Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

 

 

BERITA TERKAIT


Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

KPU Jabar Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Senin 24 September 2018, 06:53 WIB Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
Senin 24 September 2018, 08:15 WIB Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Pemilu 2019 Diperkirakan Lebih Rumit
Selasa 25 September 2018, 11:10 WIB Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
Jumat 25 Januari 2019, 18:04 WIB
Pemilu 2019

Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu
Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu


Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Rizky Perdana/PRFM


BANDUNG, (PRFM) – Tabloid Indonesia Barokah ditemukan tersebar di 20 kabupaten/kota Jawa barat. Tabloid ini belakangan ramai diperbincangkan masyarakat karena kontennya dinilai menyudutkan salah satu kubu Pilpres 2019. 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji produk dan konten tabloid Indonesia Barokah. Pihaknya menegaskan tidak dapat menemukan kantor redaksi alias alamat fiktif.

“Dalam konteksi itu Bawaslu ambil langkah pencegahan. Kami bentuk tim kajian berkaitan dengan produk tabloid, lalu konten dalam tabloid sesuai Undang-Undang,” ujar Abdullah di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Bandung, Jumat (25/1/2019).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu menyatakan konten tabloid mirip “Obor Rakyat” itu tidak terdapat unsur yang dianggap melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. 

“Kaitan dalam materi konteks Pemilu, tidak terdapat unsur yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017,” tambahnya.

Bawaslu pun menyerahkan konteks ini kepada Dewan Pers, mengingat tabloid adalah produk jurnalistik dan peredaran serta pemberitaannya diatur oleh Undang-Undang Pers. 

“Berkaian dengan materi ini, maka harus dinilai berdasarkan etika dan regulasi jurnalistik dari Dewan Pers, soal pemberitaan kampanye di media massa harus mengacu pada Pasal 289 ayat 2 UU 7 tahun 2017, PKPU 23 tahun 2018 media cetak dalam menyiarkan pesan kampanye harus mengindahkan kaidah etika jurnalistik,” tandasnya.






 

BERITA LAINNYA



Bawaslu Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar UU Pemilu

Tips Biar Ga Gugup Hadapi Sidang Skripsi
Kamis 23 Januari 2020
Pendidikan