Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi  




Jumat 22 November 2019

12:54 WIB

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi
@prfmnews

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi
PRFMNewsChannel

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi
Sabtu 09 November 2019, 09:55 WIB
NASIONAL
Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi
Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi




Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Redaksi Oleh : Christ Wibowo Utomo
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung karena dianggap lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan hal tersebut hanya akan membawa kemunduran dalam sistem demokrasi yang sudah ada saat ini.

"Pilkada ini sebenarnya mandat langsung dari rakyat untuk menentukan pilhan politiknya. Kalau ini dikemablikan pada DPRD, saya kira ini merupakan kemunduran dalam prosedural demokrasi yang sudah kita bangun," kata Abdullah ketika On Air di PRFM, Jumat (8/11/19).

Menurutnya, justru pilkada langsung menimbulkan dampak positif. Salah satu dampak nyata adanya pilkada langsung adalah tumbuhnya dinamika politik lokal di daerah tersebut.

"Meski ada beberapa konstestasi yang menimbulkan politik uang dan lainnya, tetapi sisi yang lain ada hal positif dalam bingkai demokrasi kita khususnya di daerah," ujar Abdullah.

Soal biaya politik yang tinggi, aspek regulasi dan institusi partai harus mulai memberikan kontribusi untuk memperbaikinya. Abdullah memberi contoh, sebuah partai seharusnya lebih mementingkan memajukan sosok figur politik yang berkualitas dibanding mengutamakan transaksi mahar politik.

"Partai politik harusnya betul-betul memunculkan figur politik yang tepat. Bukan berdasar nuansa transaksional dimana siapa yang modal kuat maka dia tampil sebagai kandidat. Atau dalam isitlah saya transaksi suap politik," jelas Abdullah.

Abdullah mengatakan saat ini politik uang masih menjadi masalah besar di kontestasi pemilu di Indonesia. Hanya saja pemilih tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena menurutnya, tidak akan ada permintaan jika tidak ada yang menyediakan.

"Ada peran juga dari kontestan pemilu. Ini kan simbiosis mutualisme. Ada supply, ada demand," kata Abdullah.

Masyarakat harus sadar bahwa pemilu merupakan proses untuk memilih seorang pemimpin untuk periode yang akan datang. Oleh sebab itu, seharusnya masyarakat memilih seorang pemimpin berdasarkan dari visi, misi, dan program yang ditawarkan.

"Pemilu itu idealnya untuk memilih pemimpn dengan melihat visi, misi, dan program yang mereka tawarkan untuk menjawab persoalan di daerahnya," pungkas Abdullah.










 

BERITA TERKAIT


Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi
 

BERITA PILIHAN


Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

 

BERITA LAINNYA

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

PKS: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Usulan Berbahaya
Jumat 22 November 2019


Presiden 3 Periode Diusulkan Masuk Amandemen, Pengamat: Harus Ditolak!
Jumat 22 November 2019 Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi Hari Ini Bandung Raya Berpeluang Diguyur Hujan Ringan Hingga Sedang
Jumat 22 November 2019 Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019 Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi Polres Cimahi Turunkan Ratusan Personel Amankan Pilkades di KBB
Jumat 22 November 2019 Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi Pengamat: Lebih Baik Masa Jabatan Presiden Satu Periode Tapi 10 Tahun
Jumat 22 November 2019 Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019 Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

 

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi
Sabtu 09 November 2019, 09:55 WIB
NASIONAL

Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi
Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi


Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Redaksi Oleh : Christ Wibowo Utomo
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung karena dianggap lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan hal tersebut hanya akan membawa kemunduran dalam sistem demokrasi yang sudah ada saat ini.

"Pilkada ini sebenarnya mandat langsung dari rakyat untuk menentukan pilhan politiknya. Kalau ini dikemablikan pada DPRD, saya kira ini merupakan kemunduran dalam prosedural demokrasi yang sudah kita bangun," kata Abdullah ketika On Air di PRFM, Jumat (8/11/19).

Menurutnya, justru pilkada langsung menimbulkan dampak positif. Salah satu dampak nyata adanya pilkada langsung adalah tumbuhnya dinamika politik lokal di daerah tersebut.

"Meski ada beberapa konstestasi yang menimbulkan politik uang dan lainnya, tetapi sisi yang lain ada hal positif dalam bingkai demokrasi kita khususnya di daerah," ujar Abdullah.

Soal biaya politik yang tinggi, aspek regulasi dan institusi partai harus mulai memberikan kontribusi untuk memperbaikinya. Abdullah memberi contoh, sebuah partai seharusnya lebih mementingkan memajukan sosok figur politik yang berkualitas dibanding mengutamakan transaksi mahar politik.

"Partai politik harusnya betul-betul memunculkan figur politik yang tepat. Bukan berdasar nuansa transaksional dimana siapa yang modal kuat maka dia tampil sebagai kandidat. Atau dalam isitlah saya transaksi suap politik," jelas Abdullah.

Abdullah mengatakan saat ini politik uang masih menjadi masalah besar di kontestasi pemilu di Indonesia. Hanya saja pemilih tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena menurutnya, tidak akan ada permintaan jika tidak ada yang menyediakan.

"Ada peran juga dari kontestan pemilu. Ini kan simbiosis mutualisme. Ada supply, ada demand," kata Abdullah.

Masyarakat harus sadar bahwa pemilu merupakan proses untuk memilih seorang pemimpin untuk periode yang akan datang. Oleh sebab itu, seharusnya masyarakat memilih seorang pemimpin berdasarkan dari visi, misi, dan program yang ditawarkan.

"Pemilu itu idealnya untuk memilih pemimpn dengan melihat visi, misi, dan program yang mereka tawarkan untuk menjawab persoalan di daerahnya," pungkas Abdullah.






 

BERITA LAINNYA



Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

PKS: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Usulan Berbahaya
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden


Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Presiden 3 Periode Diusulkan Masuk Amandemen, Pengamat: Harus Ditolak!
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden


Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Karawang Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Jabar 2020!
Jumat 22 November 2019
UMK Jabar 2020


Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Polres Cimahi Turunkan Ratusan Personel Amankan Pilkades di KBB
Jumat 22 November 2019
Pilkades Serentak KBB 2019


Bawaslu Sebut Perubahan Sistem Pilkada Langsung Bentuk Kemunduran Demokrasi

Pengamat: Lebih Baik Masa Jabatan Presiden Satu Periode Tapi 10 Tahun
Jumat 22 November 2019
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden