Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas  




Rabu 13 November 2019

21:51 WIB

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas
@prfmnews

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas
PRFMNewsChannel

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas
Rabu 26 Juni 2019, 19:15 WIB
PPDB 2019
Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas
Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas




Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Hal tersebut dilakukan agar persepsi sekolah negeri favorit tak berlaku lagi dan menciptakan tata kelola sekolah yang berintegritas menolak praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotsime (KKN).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, stigma sekolah favorit merupakan celah bagi praktik KKN. Pasalnya demi sekolah negeri, sejumlah orangtua kerap memalsukan dokumen agar anaknya bisa mengenyam pendidikan di sekolah favorit.

"Tahun lalu saya dalam kunjungan di satu kota di Sumatera, ketemu keterangan tidak mampu (SKTM) yan dipalsukan dan lainnya, itu dalam rangka PPDB," bebernya saat on air di PRFM, Rabu (26/6/2019).

Turut memantau pelaksanaan PDDB 2019, ujar Saut, merupakan komitmen KPK untuk membangun integritas sekolah, baik itu dari sisi peserta didik, maupun tata kelola.

"Itu sebabnya pada awal tahun ini kita sudah membuat MoU antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. MoU itu pada intinya selain berbicara kurikulum yang membangun intergritas, kita juga berbicara banyak demi membuat tata kelola sekolah yang membangun integritas," urainya.

KPK sejak tahun lalu turut memantau pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi. Sempat ramai diberitakan, sistem zonasi diwarwani aksi pembuatan SKTM palsu.

Dengan demikian Saut menegaskan, sistem zonasi diterapkan untuk memeratakan kualitas pendidikan. Sehingga, semua siswa bisa bersekolah dengan standar yang sama.

"Semua sekolah harus memiliki sistem dan kualitas yang sama. Sehingga kita daya saingnya menjadi lebih tinggi," tutupnya










 

BERITA TERKAIT


Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas
 

BERITA PILIHAN


Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

 

BERITA LAINNYA

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Pemkot Bakal Labeli Gedung Bertingkat
Rabu 13 November 2019


Pemprov Jabar Pastikan Tidak Ada "Desa Hantu" di Wilayahnya
Rabu 13 November 2019 Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas Tingkatkan Diplomasi Ekonomi Melalui Pasar Domestik
Rabu 13 November 2019 Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas Yana Harap Wacana Penghapusan Eselon III dan IV Dikaji Serius
Rabu 13 November 2019 Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019 Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas Pelatih Arema FC Mengaku Sulit Cari Pengganti Hamka Hamzah
Rabu 13 November 2019 Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas Jokowi Imbau Layani Investasi Secepat Mungkin
Rabu 13 November 2019 Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

 

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas
Rabu 26 Juni 2019, 19:15 WIB
PPDB 2019

Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas
Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas


Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Hal tersebut dilakukan agar persepsi sekolah negeri favorit tak berlaku lagi dan menciptakan tata kelola sekolah yang berintegritas menolak praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotsime (KKN).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, stigma sekolah favorit merupakan celah bagi praktik KKN. Pasalnya demi sekolah negeri, sejumlah orangtua kerap memalsukan dokumen agar anaknya bisa mengenyam pendidikan di sekolah favorit.

"Tahun lalu saya dalam kunjungan di satu kota di Sumatera, ketemu keterangan tidak mampu (SKTM) yan dipalsukan dan lainnya, itu dalam rangka PPDB," bebernya saat on air di PRFM, Rabu (26/6/2019).

Turut memantau pelaksanaan PDDB 2019, ujar Saut, merupakan komitmen KPK untuk membangun integritas sekolah, baik itu dari sisi peserta didik, maupun tata kelola.

"Itu sebabnya pada awal tahun ini kita sudah membuat MoU antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. MoU itu pada intinya selain berbicara kurikulum yang membangun intergritas, kita juga berbicara banyak demi membuat tata kelola sekolah yang membangun integritas," urainya.

KPK sejak tahun lalu turut memantau pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi. Sempat ramai diberitakan, sistem zonasi diwarwani aksi pembuatan SKTM palsu.

Dengan demikian Saut menegaskan, sistem zonasi diterapkan untuk memeratakan kualitas pendidikan. Sehingga, semua siswa bisa bersekolah dengan standar yang sama.

"Semua sekolah harus memiliki sistem dan kualitas yang sama. Sehingga kita daya saingnya menjadi lebih tinggi," tutupnya






 

BERITA LAINNYA



Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Pemkot Bakal Labeli Gedung Bertingkat
Rabu 13 November 2019
Kota Bandung


Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Yana Harap Wacana Penghapusan Eselon III dan IV Dikaji Serius
Rabu 13 November 2019
Pemangkasan Eselon


Awasi PPDB 2019, KPK: Demi Tata Kelola Sekolah yang Berintegritas

Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019
Pornas ke-15 Bangka Belitung