Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat  




Selasa 24 September 2019

01:18 WIB

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat
@prfmnews

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat
PRFMNewsChannel

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat
Rabu 24 Juli 2019, 14:27 WIB
NASIONAL
Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat
Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat




Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Istimewa/net

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) untuk memperhatikan perlindungan data dalam bekerjasama dengan 1.227 lembaga terhadap hak akses data kependudukan RI.

Dinyatakan Mardani, data penduduk merupakan data rahasia dan tak bisa diakses secara bebas.

“Data penduduk yang ada di Dirjen Dukcapil adalah data penduduk yang bersifat rahasia untuk itu hanya mereka yang diberi otoritas sajalah yang dapat mengakses data tersebut,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (24/7/2019).

Menurut legislator Fraksi PKS tersebut, dalam bekerjasama dengan lambaga lain mesti memperhatikan akses keamanan data, khususnya data penduduk.

 “Harus betul betul memperhatikan keamanan datanya dulu sebelum bekerjasama dan setelah bekerjasama,” imbuh Mardani.

Di negara lain, lanjut Mardani, hanya pengadilan yang  berhak memberikan izin pada pihak terkait terhadap akses data penduduk. 

“Biasanya hanya pihak penegak hukum saja yang diberi akses oleh pengadilan, karena itu pasti Pemerintah juga dularang menyebarluaskan data pribadi penduduk,” katanya.

Menurutnya apa yang dilakukan Dirjen Dukcapil memberikan layanan pada publik termasuk Kementerian/lembaga negara dan privat untuk menggunakan data kependudukan secara terbatas cukup baik.

 “Saya mendukung apa bila publik/privat bisa mengecek apalah si Fulan dengan KTP ini bener terekam di data base dukcapil sehingga transaksi atau apapun perjanjian yang berkekuatan hukum dapat valid setelah verifikasi data penduduknya.” ujarnya.

Dengan demikian, Mardani hanya mendukung layanan Dirjen Dukcapil kepada publik/privat ini hanya sebatas validitas data konsumen atau para pihak yang melakukan pengikat berkekuatan hukum.

“sebatas ini saja ya yang saya dukung untuk akses penuh tidak,” ujarnya.

Mardani mengatakan bila kerjasama ini bisa dilakukan dengan baik, dampaknya perbankan tidak perlu lagi membuat fotokopi KTP calon nasabah cukup mengakses satu gatway (terbatas untuk validasi dan tidak bisa mendownload) agar mengetahui itu ktp asli atau bukan.

“Akan semakin banyak membantu banyak pihak verifikasi data secara mudah,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan kasus lain seperti di Kemenerian Agraria dan Tata Ruang yang sudah terlebih dahulu memiliki aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk mengetahui berbagai hal tentang pertanahan termasuk dalam waktu dekat mengakses keaslian sertifikat tanah.

“Itu sudah bagus bentuk pemerintah berinovasi untuk melayani dan memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap basis data kependudukan ini bisa disinergiskan untuk proyek jumlah rumah sakit, jumlah sekolah sehingga jumlah angkatan kerja yang dapat dijadikan basis pengambilan keputusan pemerintah.

“Kedepan dua hal diatas juga harus disingkronkan dengan database kependudukan agar inovasi digital kebermanfaatnya lebih luas lagi untuk masyarakat indonesia,” pungkas Mardani.










 

BERITA TERKAIT


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat
 

BERITA PILIHAN


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

 

BERITA LAINNYA

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019


Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019 Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019 Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019 Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019 Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat Mahasiswa Bandung Gelar Demonstrasi Tolak Revisi RKHUP dan Revisi RUU KPK
Senin 23 September 2019 Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat Mall Pelayanan Publik di Kota Bandung Mendesak
Senin 23 September 2019 Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

 

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat
Rabu 24 Juli 2019, 14:27 WIB
NASIONAL

Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat
Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Istimewa/net


BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) untuk memperhatikan perlindungan data dalam bekerjasama dengan 1.227 lembaga terhadap hak akses data kependudukan RI.

Dinyatakan Mardani, data penduduk merupakan data rahasia dan tak bisa diakses secara bebas.

“Data penduduk yang ada di Dirjen Dukcapil adalah data penduduk yang bersifat rahasia untuk itu hanya mereka yang diberi otoritas sajalah yang dapat mengakses data tersebut,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (24/7/2019).

Menurut legislator Fraksi PKS tersebut, dalam bekerjasama dengan lambaga lain mesti memperhatikan akses keamanan data, khususnya data penduduk.

 “Harus betul betul memperhatikan keamanan datanya dulu sebelum bekerjasama dan setelah bekerjasama,” imbuh Mardani.

Di negara lain, lanjut Mardani, hanya pengadilan yang  berhak memberikan izin pada pihak terkait terhadap akses data penduduk. 

“Biasanya hanya pihak penegak hukum saja yang diberi akses oleh pengadilan, karena itu pasti Pemerintah juga dularang menyebarluaskan data pribadi penduduk,” katanya.

Menurutnya apa yang dilakukan Dirjen Dukcapil memberikan layanan pada publik termasuk Kementerian/lembaga negara dan privat untuk menggunakan data kependudukan secara terbatas cukup baik.

 “Saya mendukung apa bila publik/privat bisa mengecek apalah si Fulan dengan KTP ini bener terekam di data base dukcapil sehingga transaksi atau apapun perjanjian yang berkekuatan hukum dapat valid setelah verifikasi data penduduknya.” ujarnya.

Dengan demikian, Mardani hanya mendukung layanan Dirjen Dukcapil kepada publik/privat ini hanya sebatas validitas data konsumen atau para pihak yang melakukan pengikat berkekuatan hukum.

“sebatas ini saja ya yang saya dukung untuk akses penuh tidak,” ujarnya.

Mardani mengatakan bila kerjasama ini bisa dilakukan dengan baik, dampaknya perbankan tidak perlu lagi membuat fotokopi KTP calon nasabah cukup mengakses satu gatway (terbatas untuk validasi dan tidak bisa mendownload) agar mengetahui itu ktp asli atau bukan.

“Akan semakin banyak membantu banyak pihak verifikasi data secara mudah,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan kasus lain seperti di Kemenerian Agraria dan Tata Ruang yang sudah terlebih dahulu memiliki aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk mengetahui berbagai hal tentang pertanahan termasuk dalam waktu dekat mengakses keaslian sertifikat tanah.

“Itu sudah bagus bentuk pemerintah berinovasi untuk melayani dan memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap basis data kependudukan ini bisa disinergiskan untuk proyek jumlah rumah sakit, jumlah sekolah sehingga jumlah angkatan kerja yang dapat dijadikan basis pengambilan keputusan pemerintah.

“Kedepan dua hal diatas juga harus disingkronkan dengan database kependudukan agar inovasi digital kebermanfaatnya lebih luas lagi untuk masyarakat indonesia,” pungkas Mardani.






 

BERITA LAINNYA



Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Polda Jabar Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Barat, 9 Polisi Jadi Korban
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Rumah di Depan RSHS Terbakar, Pemilik Alami Luka Ringan
Senin 23 September 2019
Kota Bandung


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Hadapi Bali United, Persebaya Lebih Rileks
Senin 23 September 2019
Liga 1 2019


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Akibat Karhutla, Belasan Ribu Warga Pekanbaru Menderita ISPA
Senin 23 September 2019
Karhutla Sumatera dan Kalimantan


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Soal Gerakan Penolakan Revisi RKUHP, Akademisi: Mahasiswa Kurang Paham Isu
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP


Akses Data Kependudukan Harus beriringan dengan Perlindungan Data yang Kuat

Mahasiswa Bandung Gelar Demonstrasi Tolak Revisi RKHUP dan Revisi RUU KPK
Senin 23 September 2019
DEMO MAHASISWA TOLAK RKUHP