Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan  




Kamis 17 Oktober 2019

00:54 WIB

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan
@prfmnews

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan
PRFMNewsChannel

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan
Senin 16 September 2019, 20:25 WIB
Polemik Revisi UU KPK
Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan
Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan




Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Instagram @acengabd

BANDUNG, (PRFM) - Pengamat Komunikasi Korupsi Aceng Abdullah memaparkan catatannya mengenai sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak didirikan pada 2004 silam.

Catatan tersebut terbilang mencenangkan. Ratusan orang  "digaruk" KPK hanya bermodalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak tanggung-tanggung, para pejabat yang berada di lingkaran pemerintahan ibarat target spesial KPK. Mulai dari Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur, ada saja yang berhasil diringkus dan kemudian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Selama 15 tahun ini, bahwa sebanyak 110 orang kepala daerah, baik itu Bupati, Wali Kota, dan Gubernur itu sudah diadiliki oleh Pengadilan Tipikor, ini merupakan tangkapan KPK," ujar Aceng saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Senin (16/9/2019).

KPK terus memperlihatkan keperkasaanya saat berhasil menangkap orang-orang dari level kementerian. Menurut catatannya, Aceng menyebut sebanyak 27 menteri ditangkap oleh KPK.

DPR dan DPRD

Aceng mengaku tercengang saat mencatat kinerja KPK pada tahun 2018. Akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini tak habis pikir saat melihat angka akhir dalam catatannya. 

Saat merekam data mengenai deretan anggota dewan yang tertangkap KPK, ia mulai merasa bahwa sejumlah anggota dewan merasa gerah dengan tindak tanduk KPK.

Soalnya sejak 2004, Aceng mencatat sebanyak 225 anggota dewan, baik itu DPR RI maupun DPRD, berhasil ditangkap KPK.

"Puncaknya itu terjadi pada tahun 2018. Kalau bisasanya per tahun hanya belasan atau puluhan orang yang ditangkap dalam satu tahun, tiba-tiba di tahun 2018 itu yang ditangkap oleh KPK kemudian diproses hukum sebanyak 103 orang," ujarnya.

Ibarat tak puas mengunyah ikan teri, para penyidik KPK nampak semakin berhasrat untuk menangkap para politisi hingga ke pucuk pimpinan. Hasilnya, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Umum Prati Golkar Setya Novanto hingga Ketua Umum PPP Romahurmuziy berhasil diamankan KPK.

Aceng menjelaskan ratusan orang yang berhasil tertangkap KPK, mayoritas tersandung kasus suap atas proyek pemerintah bernilai ratusan milyar hingga triliunan rupiah. Modus ini, kata Aceng, lebih akrab dengan sebutan commitment fee.

"Tahun 2018 adalah puncak kegelisahan sejumlah anggota dewan sehingga harus mengatasi KPK agar tak terlalu bebas. Makanya muncul keinginan untuk membatasi ruang gerak KPK," tutupnya.










 

BERITA TERKAIT


Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan
 

BERITA PILIHAN


Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

 

BERITA LAINNYA

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019


PHRI Jabar Prediksi Kunjungan Wisman ke Bandung akan Meningkat pada 2021
Rabu 16 Oktober 2019 Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan Polres Bandung Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kiangroke
Rabu 16 Oktober 2019 Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019 Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan Heboh Crosshijaber, MUI Jabar: Tangkap dan Langsung Interogasi
Rabu 16 Oktober 2019 Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019 Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan Tambah Kekuatan Fisik, Persib Berlatih Dua Kali dalam Sehari
Rabu 16 Oktober 2019 Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

 

 

BERITA TERKAIT

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan
Senin 16 September 2019, 20:25 WIB
Polemik Revisi UU KPK

Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan
Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan


Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Instagram @acengabd


BANDUNG, (PRFM) - Pengamat Komunikasi Korupsi Aceng Abdullah memaparkan catatannya mengenai sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak didirikan pada 2004 silam.

Catatan tersebut terbilang mencenangkan. Ratusan orang  "digaruk" KPK hanya bermodalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak tanggung-tanggung, para pejabat yang berada di lingkaran pemerintahan ibarat target spesial KPK. Mulai dari Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur, ada saja yang berhasil diringkus dan kemudian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Selama 15 tahun ini, bahwa sebanyak 110 orang kepala daerah, baik itu Bupati, Wali Kota, dan Gubernur itu sudah diadiliki oleh Pengadilan Tipikor, ini merupakan tangkapan KPK," ujar Aceng saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Senin (16/9/2019).

KPK terus memperlihatkan keperkasaanya saat berhasil menangkap orang-orang dari level kementerian. Menurut catatannya, Aceng menyebut sebanyak 27 menteri ditangkap oleh KPK.

DPR dan DPRD

Aceng mengaku tercengang saat mencatat kinerja KPK pada tahun 2018. Akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini tak habis pikir saat melihat angka akhir dalam catatannya. 

Saat merekam data mengenai deretan anggota dewan yang tertangkap KPK, ia mulai merasa bahwa sejumlah anggota dewan merasa gerah dengan tindak tanduk KPK.

Soalnya sejak 2004, Aceng mencatat sebanyak 225 anggota dewan, baik itu DPR RI maupun DPRD, berhasil ditangkap KPK.

"Puncaknya itu terjadi pada tahun 2018. Kalau bisasanya per tahun hanya belasan atau puluhan orang yang ditangkap dalam satu tahun, tiba-tiba di tahun 2018 itu yang ditangkap oleh KPK kemudian diproses hukum sebanyak 103 orang," ujarnya.

Ibarat tak puas mengunyah ikan teri, para penyidik KPK nampak semakin berhasrat untuk menangkap para politisi hingga ke pucuk pimpinan. Hasilnya, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Umum Prati Golkar Setya Novanto hingga Ketua Umum PPP Romahurmuziy berhasil diamankan KPK.

Aceng menjelaskan ratusan orang yang berhasil tertangkap KPK, mayoritas tersandung kasus suap atas proyek pemerintah bernilai ratusan milyar hingga triliunan rupiah. Modus ini, kata Aceng, lebih akrab dengan sebutan commitment fee.

"Tahun 2018 adalah puncak kegelisahan sejumlah anggota dewan sehingga harus mengatasi KPK agar tak terlalu bebas. Makanya muncul keinginan untuk membatasi ruang gerak KPK," tutupnya.






 

BERITA LAINNYA



Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Debut Pahit Tavarez Bersama Persija
Rabu 16 Oktober 2019
Liga 1 2019


Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Soal Polemik Jabatan Sekda, Pemkot Ajukan Banding Tanpa Bukti Baru
Rabu 16 Oktober 2019
polemik sekda kota bandung


Akademisi Ini Catat Sepak Terjang KPK, Tahun 2018 Bikin Gerah Anggota Dewan

Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Dipisahkan
Rabu 16 Oktober 2019
DPR RI