Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi  




Rabu 13 November 2019

22:20 WIB

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi
@prfmnews

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi
PRFMNewsChannel

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi
Senin 17 Juni 2019, 15:08 WIB
Jawa Barat
 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi
 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi




 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung, Erwin Permadi Wiradipoetra mengkritisi sistem Penerimaan Peserta DIdik Baru (PPDB) tahun 2019 yang menerapkan 90% zonasi. Ia menyoroti kuota zonasi yang terlalu tinggi dibanding nilai Ujian Nasional (UN). Menurutnya regulasi yang mengatur PPDB yaitu Permendikbud No. 51 tahun 2017 pasal 16 bertolak belakang dengan PP No. 17 tahun 2010 pasal 74 bahwa PPDB harus menggunakan nilai UN dan tidak bicara zonasi. 

"Aturan PPDB tahun ini adalah Permendikbud No. 51 tahun 2017, di pasal 16 diatur ada 90% zonasi, 5% prestasi, dan sisanya kepindah orangtua dan sebagainya, pertanyaannya adalah kenapa zonasi 90%, padahal di PP No. 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pasal 74 mengatakan tidak lain untuk PPDB harus menggunakan nilai UN," kata Erwin saat On Air di PRFM, Senin (17/6/2019). 

Celakanya tambah Erwin, pada PPDB tahun ini yang diukur justri zonasi dahulu, sementara nilai UN menjadi pelengkap. "Kalau ada siswa yang jaraknya dengan sekolah sama, maka kemudian akan dilihat siapa yang daftar duluan, ini gila. Kalau ternyata daftar barengan, baru digunakan nilai UN, apa ga keblinger, ini efek dari cerobohnya Kemendikbud," tambahnya. 

Namun disisi lain, ia mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang melakukan terobosan dengan menerapkan sistem jalur kombinasi antara nilai UN dengan jarak, padahal dalam Permendikbud, hal tersebut dilarang. 

"Saya lihat itu alternatif solutif karena daripada nilai UN yang sudah susah diraih anak diabaikan," ungkapnya.










 

BERITA TERKAIT


 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi
 

BERITA PILIHAN


 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

 

BERITA LAINNYA

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Pemkot Bakal Labeli Gedung Bertingkat
Rabu 13 November 2019


Pemprov Jabar Pastikan Tidak Ada "Desa Hantu" di Wilayahnya
Rabu 13 November 2019  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi Tingkatkan Diplomasi Ekonomi Melalui Pasar Domestik
Rabu 13 November 2019  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi Yana Harap Wacana Penghapusan Eselon III dan IV Dikaji Serius
Rabu 13 November 2019  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi Pelatih Arema FC Mengaku Sulit Cari Pengganti Hamka Hamzah
Rabu 13 November 2019  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi Jokowi Imbau Layani Investasi Secepat Mungkin
Rabu 13 November 2019  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

 

 

BERITA TERKAIT


 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Update Kondisi Pengungsi Banjir Bandang
Jumat 23 September 2016, 18:35 WIB  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Menjadi Provinsi Terbaik, Aher Bersyukur
Jumat 23 September 2016, 19:29 WIB  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Banjir Hari Kelima, Pengungsi Mulai Terserang Sakit
Sabtu 24 September 2016, 17:09 WIB  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Menteri BUMN : Jalur KA Bandung-Ciwidey Bakal Aktif Lagi
Minggu 25 September 2016, 23:16 WIB

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi  Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi
Senin 17 Juni 2019, 15:08 WIB
Jawa Barat

 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi
 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi


 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung, Erwin Permadi Wiradipoetra mengkritisi sistem Penerimaan Peserta DIdik Baru (PPDB) tahun 2019 yang menerapkan 90% zonasi. Ia menyoroti kuota zonasi yang terlalu tinggi dibanding nilai Ujian Nasional (UN). Menurutnya regulasi yang mengatur PPDB yaitu Permendikbud No. 51 tahun 2017 pasal 16 bertolak belakang dengan PP No. 17 tahun 2010 pasal 74 bahwa PPDB harus menggunakan nilai UN dan tidak bicara zonasi. 

"Aturan PPDB tahun ini adalah Permendikbud No. 51 tahun 2017, di pasal 16 diatur ada 90% zonasi, 5% prestasi, dan sisanya kepindah orangtua dan sebagainya, pertanyaannya adalah kenapa zonasi 90%, padahal di PP No. 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pasal 74 mengatakan tidak lain untuk PPDB harus menggunakan nilai UN," kata Erwin saat On Air di PRFM, Senin (17/6/2019). 

Celakanya tambah Erwin, pada PPDB tahun ini yang diukur justri zonasi dahulu, sementara nilai UN menjadi pelengkap. "Kalau ada siswa yang jaraknya dengan sekolah sama, maka kemudian akan dilihat siapa yang daftar duluan, ini gila. Kalau ternyata daftar barengan, baru digunakan nilai UN, apa ga keblinger, ini efek dari cerobohnya Kemendikbud," tambahnya. 

Namun disisi lain, ia mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang melakukan terobosan dengan menerapkan sistem jalur kombinasi antara nilai UN dengan jarak, padahal dalam Permendikbud, hal tersebut dilarang. 

"Saya lihat itu alternatif solutif karena daripada nilai UN yang sudah susah diraih anak diabaikan," ungkapnya.






 

BERITA LAINNYA



 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Pemkot Bakal Labeli Gedung Bertingkat
Rabu 13 November 2019
Kota Bandung


 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Yana Harap Wacana Penghapusan Eselon III dan IV Dikaji Serius
Rabu 13 November 2019
Pemangkasan Eselon


 Dewan Pendidikan Kritisi PPDB dengan 90% Sistem Zonasi

Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019
Pornas ke-15 Bangka Belitung